JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mencanangkan Zona Integritas Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menekankan pentingnya koordinasi dan menjaga integritas. 

Baca Juga:
Kemenhub: Penggunaan Sabuk Pengaman Wajib Saat Berkendara!

“Tanpa integritas semuanya akan menjadi nol. Integritas berkaitan dengan komitmen, kejujuran, serta tidak melakukan tindakan-tindakan tercela. Integritas menjadi hal yang nomor 1,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Pencanangan Zona Integritas merupakan salah satu upaya penguatan pengawasan yang memiliki arti penting karena menjadi tonggak kesungguhan seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Ditjen Hubdat dalam mewujudkan keberlanjutan zona integritas.

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Bagikan Tips Aman Bagi Pemudik Saat Gunakan Lajur Contraflow

“Saat ini saya memandang perlu melaksanakan pencanangan kembali Zona Integritas selain untuk memotivasi kembali semua pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Hubdat dalam membangun Zona Integritas menuju predikat WBK dan WBBM juga karena selama periode tahun 2019-2023 terjadi pergantian beberapa pejabat tinggi pratama dan pejabat administrator pada UPT Ditjen Hubdat,” urai Dirjen Hendro.

Dia mengajak berkomitmen, sehingga apa yang dikerjakan dan rencanakan. Integritas dan komitmen harus menjadi catatan untuk dilaksanakan. 

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Sampaikan Duka Cita Kecelakaan di KM 58 Tol Japek: Utamakan Keselamatan!

"Apa yang sudah baik dipertahankan dan apa yang belum bbaik mari kita perbaiki," katanya.

Oleh karena itu dalam acara tersebut diminta seluruh pejabat eselon II dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se Indonesia di lingkungan Ditjen Hubdat yang hadir untuk turut menandatangani komitmen dalam mewujudkan kawasan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Ini sebagai wujud dukungan pada upaya melanjutkan dan memperkuat pembangunan ZI sebagai kelanjutan dari pencanangan terdahulu di lingkungan Ditjen Hubdat. 

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi serta deklarasi anti pungutan liar di lingkungan Ditjen Hubdat. (omy)