Oleh : Naomy
Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha saat membuka Bimtek BMN
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saat ini sedang melakukan pendataan sekaligus optimalisasi terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang berpotensi untuk dapat menghasilkan pendapatan Negara.
Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan Ditjen Hubla juga didorong untuk mengusulkan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan, bahwa saat ini sudah tujuh Pelabuhan yang sudah dilakukan pemanfaatan BMN dengan mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN).
Antara lain pada Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Garongkong dan Pelabuhan Bima.
Baca Juga:
Ditjen Hubla Terbitkan Aturan Penanganan Kapal Angkut Kendaraan Listrik
“Masih terdapat 11 usulan Pemanfataan BMN yang terdiri tiga usulan yang sedang dalam proses verifikasi proposal dan delapan usulan masih dalam proses penyusunan proposal oleh calon mitra,” ujar Dirjen Arif di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Bimbingan Teknis Optimalisasi Pemanfaatan BMN digelar untuk evaluasi dan sosialisasi.
Baca Juga:
Dirjen Hubla Tinjau Kesiapan Angkutan Laut Lebaran di Pelabuhan Kalianget
Dia menilai, perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan BMN khususnya pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada di lingkungan Ditjen Hubla.
“Apa yang dilakukan untuk hasil yang maksimal terkait pemanfaatan BMN yang berada di lingkungan kerja Saudara. Maka saya mengharapkan Bimbingan Teknis Pemanfaatan BMN ini diikuti dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dirjen Arif mengatakan, Bimtek ini dilaksanakan agar mekanisme pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini juga bertujuan agar terselenggaranya tata kelola BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal dengan mengedepankan Good Governance.
Pelaksanaan kegiatan ini dengan memerhatikan asas manfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas penatausahaan BMN khususnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dirjen Arif minta kepada seluruh peserta agar dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap aset BMN yang dimanfaatkan secara periodik setiap awal tahun oleh Kuasa Pengguna Barang dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). (omy)
