Oleh : Dirham
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai Proposal perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Menurut Jokowi, tidak ada yang salah dari langkah Prabowo itu. Jokowi mengatakan apa yang dilakukan Prabowo itu terjadi dalam forum dialog bukan perundingan antar negara. Sehingga tak ada salahnya jika Prabowo mengeluarkan usulan seperti yang tertuang dalam proposal tersebut.
"Kita ingin perang itu segera selesai jadi itu, dan waktu saya undang Pak Prabowo sama. Sama. nggak ada yang beda. Itu juga bukan ini loh ya, bukan usulan dalam sebuah forum kenegaraan atau forum perundingan, ndak loh. Ini tuh seminar, dialog, kalau ada usulan-usulan, boleh-boleh aja bagus-bagus aja," kata Jokowi, di Gedung BPKP, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023.
Kepala Negara juga kembali menegaskan sikap Indonesia yang tetap menghormati kedaulatan seluruh bangsa yang ada di dunia. Hal itu menurut Jokowi juga sudah disampaikan kepada Presiden Ukraina Volodymur Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah. Bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integrity, integritas teritorial dari negara lain, semua negara, tetap dan tidak akan berubah, sehingga itu juga yang kita sampaikan pada saat bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin," kata Jokowi.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023, di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Prabowo menyampaikan setidaknya empat usulan, yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
"PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut," kata Prabowo pada Sabtu 3 Juni 2023.
Usulan itu menuai respons yang beragam, termasuk pernyataan resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi dia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri." (ds/sumber Viva.co.id)