JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah memutukan untuk drop proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada sejumlah alasan yang bikin mega proyek tersebut dihentikan alias tak lanjut.

Baca Juga:
Pemasangan Girder Fly Over di Muara Enim Roboh di Jalur Kereta Api, KAI Ingatkan Stakehoders Tingkatkan Keselamatan

Ketua KPPIP Wahyu Utomo menyebut dia sudah melaporkan hal ini ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Nantinya Airlangga akan melaporkan ini ke Presiden Joko Widodo.

"Itu semua udah dilaporkan ke Pak Menko, Pak Menko harus lapor ke Presiden. Keputusannya di Presiden terakhir," ungkap Wahyu Utomo di acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Baca Juga:
Jalur KA Puruk Cahu-Batanjung di Kalteng Sulit Terealisasi Tak Masuk PSN

Lantas apa alasan KPPIP tak melanjutkan proyek tersebut? Wahyu pun punya jawabannya. Pertama belum adanya financial closing. Menurut Wahyu sangat berat apabila proyek ini dibiayai negara karena butuh anggaran yang tak sedikit.

"Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas. Itu kan gak bisa selesai pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan," katanya.

Baca Juga:
KAI Siap Operasikan Kereta Api Makassar - Parepare

"Itu kan tidak kecil costnya. Dan waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," lanjutnya.

Kemudian alasan selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mempresentasikan Feasibility Study (FS) dari proyek tersebut. Sehingga KPPIP belum tahu detail proyek tersebut seperti apa.

"Itu kan tidak kecil costnya. Dan waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," ucapnya.

Permintaan agar proyek ini tidak jalan dulu datang dari Kemenhub. Dengan perkiraan modal yang tidak sedikit, KPPIP bakal terbuka dengan berbagai negara dalam menggarap proyek ini.

"Ya pastilah (terbuka investasi). Ga mungkin dengan APBN itu. KPBU pun itu kan sektor yang agak berat untuk yang antarkota," terang Wahyu.