JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pejabat pemeriksa kecelakaan kapal diingatkan agar senantiasa profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.

"Dalam melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal, pejabat pemeriksa harus komunikatif dan jangan diam saja," ujar Plt. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Baca Juga:
Mantap, Jakarta Masuk 50 Besar Kota Maritim Terkemuka Dunia

Hal itu disampaikannya usai melantik 39 Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal.

Menurutnya, profesiaonalise pemeriksaan dilakukan dengan kehati-hatian dan jangan sampai terjadi kesalahan dalam melaporkan keterangan awal usai memeriksa.

Baca Juga:
Berhasil Evakuasi Kapal MV. Layar Anggun 8, Kemenhub Diapresiasi dari Pemilik Kapal

"Karena bila sudah salah akan berdampak kemana-mana," tuturnya.

Kaitannya di antaranya seperti terkait asuransi klaim kapal yang terkena musibah.

Baca Juga:
Dukung Pembangunan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Tanjung Wangi, Menhub Ajak Peran Swasta

Bila saja laporan tidak detil dan lengkap, maka saat klaim tida sesuai akan berdampak pada profesional pemeriksa.

"Bila terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam pemeriksaan maka akan dilihat kode etiknya dan Pejabat Pemeriksa Kapal dapat dikenakan sangsi hingga pencabutan sertifikasi," urainya didampingi Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Rivolindo.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan catatan, dalam tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2020 terdapat 87 kecelakaan kapal. 

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 100 kecelakaan dan di tahun 2022 terjadi hingga 108 kecelakaan kapal.

"Saya berharap para Pejabat Pemeriksa Kecelakaan Kapal agar melaksanakan tugas secara profesional. Kalian sudah kompeten dan tinggal pelaksanaan di lapangan," ungkapnya.

Menurut Capt. Antoni, setiap langkah kecil akan berarti untuk perubahan.

"Tingkatkan sinergi untuk pemeriksaan kapal," tutupnya. (omy)