BALI (BeritaTrans.com) – Memasuki tahun ketiga Trans Metro Dewata yang beroperasi sejak Oktober 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar rapat evaluasi terkait pelaksanaan Trans Metro Dewata di Bali, Jumat (18/8/2023).

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan, sejak merebaknya pandemi Covid-19, Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata turut terdampak. 

Baca Juga:
Pengamanan World Water Forum ke-10 di Bali, Polri Kerahkan Kendaraan Listrik

"Di sisi lain permasalahan lalu lintas di Bali juga menjadi fokus perhatian pemerintah seiring meningkatnya jumlah wisatawan setelah pandemi usai," ujar Ditjen Hendro.

Implementasi program Buy The Service (BTS) yang dikenal Trans Metro Dewata. Program ini dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis Mudah Aman dan Nyaman).

Baca Juga:
Tarif Tol Bali Mandara Naik Hari Ini

Selain di Bali, diterapkan juga di kota lainnya, seperti  Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.

Dia mengungkapkan, memasuki tahun ketiga pelaksanaan Trans Metro Dewata, setelah dua tahun sebelumnya tidak dikenakan tarif atau tidak dipungut biaya,  mulai Oktober 2022 secara resmi telah diterapkan berbayar Rp4.400. 

Baca Juga:
Tarif Jalan Tol Bali Mandara Segera Naik, Catat Harga Terbarunya!

Dirjen Hendro menambahkan, dengan dikeluarkannya PMK Nomor 55 Tahun 2023, telah ditetapkan tarif terintegrasi dimana penumpang pindah bus dalam kurun waktu 90 menit hanya membayar satu kali. 

"Idealnya karena sudah berjalan tiga tahun maka dapat diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan pertimbangan dapat menambah pendapatan daerah serta mengurangi subsidi," tuturnya.

Direktur Angkutan Jalan Suharto menyampaikan, secara populasi Bali dan Solo termasuk memiliki armada paling banyak. 

"Di Solo terdapat 116 armada dan Bali terdapat 105 armada. Rata-rata load factor setiap harinya cukup baik walaupun belum memenuhi harapan," katanya.

Di sisi lain Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW. Samsi Gunarta mengatakan, “Setelah melakukan peninjauan maka dapat disimpulkan terdapat beberapa persoalan yang perlu dibenahi bersama seperti titik henti yang belum dilengkapi rumah halte, feeder yang belum ada sebagai pengumpan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pull & Push seperti melakukan pemotongan ranting secara periodik di lintasan koridor, menertibkan kendaraan maupun pedagang dalam area lintasan, melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kemacetan di Kota Denpasar dan area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)."

Kendala lain adalah kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan yang menutup maupun mengalihkan rute serta kurangnya tempat pembelian kartu uang elektronik bagi wisatawan asing  juga menjadi perhatian khusus.

“Oleh karena itu berdasarkan arahan Gubernur Bali perlu dilakukan pembahasan dan perbaikan lebih lanjut dari sisi operasional serta mempersiapkan kelembagaan agar layanan Trans Metro Dewata lebih baik,” tuturnya. (omy)