JAKARTA (BeritaTrans.com) - ITL Trisakti menyelenggarakan Diskusi Publik yang bertajuk "Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang, Urgensi dan Penerapannya" pada 28 November 2023 di ruang Auditorium Kampus. 

Acara dihadiri Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani, Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Tatan Rustandi; Plt. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan, Krisna Ariza; Direktorat Jendral Industri Agro Ditjen Industri Agro Dr.Setia Diarta, MT.; Ketua Komite Perhubungan Darat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ivan Kamadjaja; Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI), Subandi; dan Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Rachmat Hidayat. 

Baca Juga:
Pergerakan Penumpang Angkutan Umum Masih Tinggi

Adapun penanggap yakni Pakar Transportasi dari ITL Trisakti, Suripno dan Agus Pambagio Pengamat kebijakan publik. 

Acara ini diikuti 17 asosiasi industri, 150 mahasiswa ITL, dan puluhan media nasional.
 
Rencana pembatasan angkutan logistik di luar sembako saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) kembali menjadi isu hangat yang diperbincangkan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini, apalagi di tengah pertumbuhan ekonomi  yang masih belum stabil. 

Baca Juga:
H+4 Lebaran,1,2 juta Orang Terpantau Gunakan Angkutan Umum

Disarankan, keputusannya tidak sepihak tapi harus dibicarakan antara stakeholder terkait. 

Selain itu Pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi, terutama menjelang Nataru, di mana harga-harga kebutuhan sehari hari masyarakat cenderung naik. 

Baca Juga:
Kemenhub Berangkatkan Peserta Balik Gratis Moda Bus dari 9 Terminal

Pelaku usaha mengharapkan Pemerintah tidak melakukan pelarangan angkutan barang tetapi memberlakukan rekayasa lalu lintas. 

Berbeda dengan libur lebaran di mana pergerakan masyarakat bertujuan untuk mudik, pada libur Nataru pergerakan banyak yang bertujuan untuk berwisata. 
 
Hal itu menjadi benang merah dari hasil diskusi bertema “Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang, Urgensi dan Penerapannya” diselenggarakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL) di Auditorium ITL, Selasa (28/11/2023).
 
Rektor ITL, Yuliantini, saat membuka acara seminar mengatakan, tema ini sangat penting diangkat mengingat masalah pelarangan angkutan logistik pada setiap hari libur Nataru dan Lebaran ini selalu menjadi perdebatan antara pemerintah dan para pelaku usaha. 

“Adapun latar belakang pengambilan tema ini adalah karena sangat relevan dengan situasi kita pada hari-hari ini. Di mana dalam beberapa minggu ke depan kita akan merayakan hari besar nasional yaitu Natal dan Tahun Baru dan para pelaku usaha selalu dihadapkan pada pelarangan angkutan logistik,” urainya. 

Katanya, salah satu sektor industri yang paling merasakan dampaknya adalah industri logistik angkutan barang. 

Regulasi ini tidak hanya memengaruhi jalur distribusi, tetapi juga dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan komoditas.
 
Menanggapi pelarangan angkutan logistik ini, Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani, yang menjadi salah satu narasumber di acara ini menyampaikan kalau ditanya pengaturan lalu lintas pada masa angkutan Nataru, secara prinsip sebetulnya Kemenhub juga tidak mau ada pembatasan.

“Tidak mau adanya pembatasan, tetapi dengan hasil-hasil kajian yang dilakukan tersebut, maka ada pilihan yang harus kita lakukan,” ujarnya.
 
Pembicara lain pada seminar ini, Plt. Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan, Krisna Ariza, mengatakan Kemendag justru lebih mengkhawatirkan dampak inflasi yang dimunculkan dari pelarangan angkutan logistik ini saat Nataru mendatang. 

“Kalau kita lihat inflasi pangan pada sepanjang tahun 2023 relatif terkendali dan stabil. Namun, perlu diantisipasi kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya dalam lima tahun terakhir, mengalami peningkatan pada periode Nataru. Jadi, setiap Nataru itu harga barang-barang kebutuhan pokok atau harga pangan yang bergejolak itu sangat-sangat berfluktuatif. Ini yang perlu diantisipasi,” bebernya.
 
Terkait air minum dalam kemasan (AMDK) yang dianggap tidak merupakan kebutuhan pokok, Krisna mengingatkan soal pernah terjadinya kelangkaan produk tersebut beberapa kali pada tahun-tahun sebelumnya.  

Padahal, lanjutnya, kebutuhan daripada Jabodetabek untuk air minum dalam kemasan itu sangat tinggi pada saat itu. 

“Pada saat itu kejadiannya Idul Fitri. Karena Lebaran, kumpul semuanya, kebutuhan terhadap AMDK itu sangat tinggi. Pada akhirnya terjadi kelangkaan. Jadi, hal-hal seperti ini perlu juga dipertimbangkan khususnya untuk AMDK ini agar tidak masuk dalam daftar yang dilarang angkutan logistiknya saat Nataru nanti,” tutur dia.
 
Sekretaris Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Setia Diaarta, juga sepakat agar AMDK ini masuk dalam pengecualian pelarangan. 

Dia memprediksi sekitar 139 juta produk AMDK tidak dapat terdistribusi kepada konsumen jika dilakukan pelarangan terhadap angkutan logistik mereka saat Nataru nanti. 

Proporsi ini nantinya akan berdampak pada pembatasan distribusi. Yang tertinggi itu adalah wilayah Jabodetabek yang mencapai sekitar 46% untuk distribusinya, diikuti Jawa Timur 22%, Jawa Tengah dan Jawa Barat 10%, sementara itu Sumatera 8% dan wilayah lainnya itu sekitar 5%. 
 
Akibatnya, lanjut Setia,  jika terhambatnya distribusi AMDK ini, akan memberikan impact pada kelangkaan produk. 

“Di mana, kalau kami cermati terutama untuk produk-produk kemasan galon maupun kemasan botol, ini karena tipenya build up stock, walaupun kita menumpuk warehouse, tapi mereka build up stock, di mana produk-produk dari AMDK ini hanya dua hari berdasarkan jumlah kemasan yang tersedia,” ungkapnya. 
 
Jadi, menurutnya, kelangkaan AMDK ini nantinya akan menyebabkan penimbunan dan harga yang tidak terkendali. Dan satu sisi lagi, untuk memulihkan pola distribusi produk AMDK kembali ke normal seperti saat sebelum pembatasan, itu akan diprediksikan membutuhkan waktu dua bulan. 

“Ini dari asesmen kami. Tapi, dari beberapa industri lainnya juga ada yang mengatakan satu bulan, 1,5 bulan, atau dua bulan. Jadi, ada beberapa yang memang menjadi catatan terhadap pelarangan angkutan logistik terhadap AMDK ini,” imbuhnya.
 
Tatan Rustandi, Direktur Angkutan BPTJ, juga setuju agar angkutan logistik perusahaan AMDK juga diberikan kesempatan untuk boleh lewat saat Nataru nanti. 
 
Ivan Kamadjaja, Ketua Komite Perhubungan Darat Apindo juga menyatakan tidak setuju pelarangan terhadap angkutan logistik pada saat Nataru nanti. 

Alasannya, bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga. 

“Karena bagi kami para pengusaha, ada fixed cost yang berjalan yang harus kami keluarkan, baik itu gaji pegawai, kemudian uang sewa, dan bunga bank, Itu kan nggak mengenal hari libur,” ucapnya.
 
Apindo pun mengusulkan beberapa hal terkait pelarangan angkutan logistik pada saat Nataru dan Lebaran. 

Pertama,  mengusulkan agar lebih mengutamakan kepada pendekatan penyetelan sistem dan bukan hanya penegakan hukum. Kedua, Apindo ingin mengajak semua stakeholder untuk membicarakan hal ini sebagai kepentingan nasional. 

“Jalan raya itu kan dibangun untuk pertumbuhan ekonomi bukan untuk kepentingan pribadi. Karena, kami melihat Nataru itu bukan mudik sebetulnya. Kalau kami melihat itu lebih banyak yang liburan,” ujarnya.
 
Subandi, Ketua Umum BPP GINSI menyampaikan, justru gara-gara ada pengaturan pelarangan angkutan logistik saat Nataru dan Lebaran itulah terjadi kemacetan. 

“Saya melihat dan di setiap menjelang akhir tahun, saya selalu kontrol di sekitar pelabuhan, justru di situ tempat kemacetan barang yang mau keluar enggak bisa, yang datang enggak bisa, yang mau ke Depo juga enggak bisa, dan buntutnya sampai ke jalan tol, kendaraan pribadi juga terkena imbasnya,” tuturnya.
 
Padahal, menurutnya, impor itu sebuah kegiatan yang memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, mampu menyerap jutaan pekerja, dan telah banyak memberikan sumbangsih atas pendapatan negara dari pajak importasi. 

“Karenanya, kalau saya ditanya setuju atau tidak setuju diatur, saya tentunya salah satu pihak yang tidak setuju,” katanya.
 
Di acara yang sama, Rachmat Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan antar Lembaga GAPMMI juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap wacana pelarangan angkutan logistik saat Nataru nanti.

“Kami ini punya kewajiban untuk memastikan produk kami tersedia bagi semua masyarakat,” ucapnya.
 
Dia menjelaskan, beberapa dampak yang dialami industri makanan dan minuman dengan adanya pelarangan terhadap angkutan logistik saat Nataru nanti. 

Pertama, distribusi tertunda dan pabrik harus berhenti. “Pabrik berhenti ini kabar buruk bagi kami di industri makanan dan minuman. Kita semua harus berhenti beruntun karena kita terpaksa tidak melakukan pengiriman, hilang selama beberapa hari, dan terjadi potensi kelangkaan barang. Pertanyaannya, barang apa yang sangat sensitif? Ya produk makanan minuman yang sifatnya adalah dia umur stoknya itu tidak bisa panjang dan yang kedua, volumenya massif." (omy)