JAKARTA (BeritaTrans.com) - Libur  Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) sudah semakin dekat. Segala persiapan pun dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sebagai komitmen mewujudkan perjalanan berkeselamatan. 

Baca Juga:
Transformasi Digital dalam Pengawasan Kendaraan ODOL Dibahas Melalui FGD

Sejumlah langkah dan inovasi guna merealisasikannya telah dilakukan. Beberapa di antaranya sudah dilaksanakan sejak dini. 

"Di antaranya berupa analisa dan evaluasi angkutan Nataru 2022/2023, penyusunan rencana operasi, survei potensi pergerakan mobilitas, peninjauan lapangan, rapat koordinasi serta penyusunan surat dukungan Nataru ke Stakeholder terkait," tutur Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Baca Juga:
Ditjen Hubdat Ungkap Strategi Atasi Kecelakaan Berulang dalam FGD

Kesiapan lainnya yang saat ini masih dalam progres pelaksanaan menurutnya adalah berupa pengecekan kesiapan prasarana terminal dan pelabuhan penyeberangan, ramp check angkutan jalan, sarana dan prasarana penyeberangan, serta  penyiapan rest area di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) . 

Dari sisi kesiapan Sarana dan Prasarana bidang Angkutan Jalan, terdapat 46.686 unit bus yang terdiri dari 13.752 Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 16.120 unit Angkutan pariwisata, 8.933 unit Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan sewa sebanyak 7.881 unit, yang akan digunakan selama angkutan Nataru. 

Baca Juga:
Ramp Check 118 Bus Pariwisata, Ditjen Hubdat: Hanya 36% Penuhi Persyaratan

"Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga dalam penyelenggaraan angkutan Nataru demi menciptakan angkutan yang selamat, aman, tertib, lancar dan sehat," ujarnya. 

Salah satu bentuk hasil koordinasi yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Nataru. 

Bersama dengan stakeholder terkait, Ditjen Hubdat juga membangun posko monitoring dan pelayanan serta menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang portabel, juga menyediakan peralatan berat di lokasi rawan longsor berkerja sama dengan Ditjen Bina Marga.

Yani menegaskan bahwa moda transportasi jalan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Nataru, kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non tol, sosialisasi keselamatan, koordinasi pengendalian pasar tumpah, dan pemanfaatan 84 lokasi  UPPKB sebagai tempat istirahat, merupakan langkah konkret dalam penyelenggaraan Nataru. 

Salah satu upaya untuk meningkatan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum, Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Satuan Pelayanan Terminal juga melakukan ramp check angkutan umum yang akan diberangkatan dari terminal.

"Kami juga mengimbau kepada operator angkutan umum untuk memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan melengkapi dokumen administrasi," imbuhnya. 

Selain itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam hal ini BPTD dan stakeholder lainnya terkait dengan persiapan penyelenggaraan angkutan Nataru dengan membahas langkah-langkah antisipasi khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan.

Khususnya kapal operasi dengan melakukan ramp check pada seluruh wilayah kerja BPTD dan adanya cuaca ekstrem yang akan terjadi pada akhir tahun.

"Ditjen Hubdat telah melakukan ramp check kesiapan sarana (kapal) dan prasarana (pelabuhan) melalui 34 unit kerja di lingkungan Ditjen Hubdat yaitu 33 BPTD dan satu KSOPP dengan capaian ramp check kapal sebanyak 447 unit kapal dari 475 unit kapal atau sebesar 94%," kata dia. (omy)