TANGERANG (BeritaTrans.com) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara di Tangerang, Jumat (26/7/2024). 

Baca Juga:
Jelang Periode Angkutan Nataru, Ditjen Hubud Terus Tingkatkan Keamanan

Uji publik ini dilakukan untuk menerima masukan sebelum diajukan untuk proses penetapan oleh Menteri Perhubungan.

Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah berusia lebih dari 10 tahun sejak ditetapkan. 

Baca Juga:
Ditjen Hubud Uji Publik Revisi PP tentang Tarif Atas Jenis PNPB

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap besaran ganti kerugian tanggung jawab pengangkut angkutan udara guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan jasa transportasi udara yang selamat, aman dan nyaman.

Penyesuaian tersebut berdasarkan evaluasi dengan kriteria tingkat hidup yang layak, kelangsungan Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU), tingkat inflasi kumulatif, pendapatan perkapita, perkiraan hidup, dan/atau perkembangan nilai mata uang serta komitmen Indonesia yang saat ini telah meratifikasi Montreal Convention 1999.

Baca Juga:
Ditjen Hubud Gelar Seminar Nilai Ekonomi Karbon Transportasi Udara

Uji publik ini dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ombudsman RI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (BUAUNB), Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, Badan Usaha Bandar Udara, Perusahaan Asuransi, dan Asosiasi.

“Uji publik ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wadah saling tukar pikiran dan informasi serta dapat menyamakan persepsi dari peraturan terkait tanggung jawab pengangkut angkutan udara,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Capt. Sigit Hani.

Revisi atas PM 77 Tahun 2011 diharapkan juga dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi BUAU maupun penumpang, pemilik barang atau pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan penerbangan.

“Khususnya terkait tata cara klaim ganti kerugian tanggung jawab pengangkut, dan penyelesaian kewajiban tanggung jawab pengangkut dapat terlaksana dengan cepat dan tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Uji publik ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan langkah, meningkatkan kerja sama, dan memperkuat komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut angkutan udara, sehingga menjadi manfaat yang positif bagi seluruh pengguna jasa transportasi udara. (omy)