JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan membentuk Tim Kelompok Kerja Aksi Iklim yang akan berfokus pada tindak lanjut dan mendukung aksi Kemenhub dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Aksi tim ini nantinya akan memperkuat komitmen dan keseriusan Kemenhub dalam implementasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi.

Baca Juga:
Hasil Survei Indikator: 72% Masyarakat Puas Kinerja Kemenhub

Sekretaris Jenderal Kemenhub sambutannya dibacakan Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan dan Lingkungan Djarot Tri Wardhono menyampaikan, melalui pembentukan Pokja ini diharapkan dapat dirumuskan komitmen dan target transportasi yang lebih terukur. 

Dengan demikian, hal ini dapat direalisasikan dalam upaya pengendalian GRK di sektor transportasi. 

Baca Juga:
Rayakan HUT ke-79 RI, Kemenhub Nyatakan Konsisten Tingkatkan Konektivitas

“Kami harapkan dukungan dan kerjasama anggota Pokja serta stakeholder operator transportasi terkait dalam implementasinya," kata Djarot dalam Pertemuan Tim Pokja GRK, Jakarta, Rabu (11/9/2024)).

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada inventarisasi emisi GRK Nasional untuk tahun 2022 tercatat bahwa emisi GRK transportasi adalah sebesar 159 juta ton CO2 atau sekitar 21,85% dari total emisi GRK di sektor energi. 

Baca Juga:
Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Simak Ulasannya!

“Tindak lanjut pengendalian GRK ini dirasa sangat penting mengingat sektor transportasi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengendalian GRK Indonesia,” ucapnya.

Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pandu Yunianto menuturkan, dari total emisi GRK transportasi, sekitar 94,69% disumbang oleh emisi transportasi darat dan sebagian emisi KA. 

Sementara, sebanyak 5,21% disumbang oleh emisi transportasi udara, dan sisanya adalah emisi transportasi laut. Untuk itu, aksi lanjut akan difokuskan pada pengendalian emisi sektor darat dan perkeretaapian.

"Saat ini telah terdapat penyusunan inventarisasi GRK dan penyusunan tools monitoringnya untuk transportasi darat dan sedang berprogres untuk penyusunan inventarsasi GRK sub sektor perkeretaapian," ujar Pandu.

Selain itu, Kemenhub juga melakukan program kemitraan dengan Pemerintah Kerajaan Ingrris. Program Kemitraan ini bernama UK Partnership for Accelerating Climate Transition Indonesia atau UK PACT. UK PACT akan memberikan dukungan, mendorong penerapan, serta peningkatan target ambisi iklim di Indonesia. 

Program UK PACT di Indonesia berfokus kepada tiga sektor, yakni energi, kebijakan rendah karbon, dan mobilitas berkelanjutan. 

“Program ini diterapkan oleh konsorsium yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia,” katanya.

Pemerintah telah berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 yang tertuang dalam Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia (ENDC). 

Saat ini di level nasional sedang terdapat pembahasan roadmap/peta jalan ENDC sekaligus mempersiapkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) untuk tahun 2031-2035. (omy)