BANDUNG (BeritaTrans.com) – Ciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon menggelar Rekonsiliasi Koordinator Wilayah Jawa Barat dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 di Bandung 13 s.d 15 November 2024.

Baca Juga:
Stranas PK Rakor dan Peninjauan Lapangan Aksi Reformasi Tata Kelola Lognas di Pelabuhan Cirebon

Rekonsiliasi ini diikuti lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Wilayah Jawa Barat yang di antaranya adalah, Kantor KSOP Cirebon, KSOP Kelas II Patimban, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Indramayu, KUPP Kelas III Pangandaran, dan KUPP Kelas III Pelabuhanratu. 

Kepala KSOP Cirebon, Ferry Anggoro Hendianto mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang penting karena merupakan bagian dari mekanisme didalam penyusunan dan penyampain laporan keuangan Kementerian atau Lembaga, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

Baca Juga:
KSOP Cirebon Bareng Universitas Pertahanan Gelar Kuliah Kerja dalam Negeri

Dengan digelarnya Rekonsiliasi ini, diharapkan akan dapat tercipta kesesuaian data, dari tiap jenjang pelaporan keuangan dan dari tiap unit akuntansi yang ada, baik unit akuntansi uang maupun barang.

“Kegiatan ini bisa dijadikan sarana untuk memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai saran untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawab dan transparasi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan," ulas Ferry.

Baca Juga:
KSOP Cirebon, AKMI Suaka Bahari dan SMKN 1 Mundu Kerja Sama Tingkatkan Kualitas SDM

Menurutnya, kegiatan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. 

Diharapkan, Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kemenhub.

“Kami sebagai koordinator wilayah Jawa Barat (Jabar) berharap dengan adanya diselenggarakannya rekonsiliasi ini maka dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap dia.

Ferry juga mengatakan, bila dalam kegiatan terdapat permasalahan, agar dicatat dalam berita acara rekonsiliasi dan menjadi perhatian untuk diselesaikan. 

Ke depannya UPT-UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang di wilayah Jawa Barat dapat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik karena setiap hal bila dapat bekerjasama dengan baik akan menghasilkan hasil yang maksimal.

Sebagai informasi kegiatan ini menjadi sarana untuk saling berinteraksi dan membahas berbagai permasalahan, sekaligus merumuskan cara penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan bidang pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, para Pembina dan Pengelola Keuangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah mempunyai persepsi yang sama dalam menyusun strategi pengelolaan keuangan di unit kerja masing-masing. (omy)