JAKARTA (BeritaTrans.com) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, pada 16–25 Januari 2025.

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan dan Sosialisasi Portal MaritimHub: Transformasi Digital!

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen Hubla serta mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diraih selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2017.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Baca Juga:
Posko Nataru Angkutan Laut Resmi Ditutup

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen Hubla, Pelaporan yang berkala dan sesuai pedoman peraturan akan membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pemanfaatan aset negara,” urai Lollan.

Dia menegaskan, kegiatan ini merupakan upaya kolektif untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian BMN sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

Baca Juga:
Ditjen Hubla Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Smart DJA, E-Monev Bappenas, dan E-Monitoring

“Saya berharap penyusunan laporan Wasdal BMN dilakukan dengan sebaik-baiknya, serta pemantauan dan penertiban aset BMN dilakukan secara periodik oleh Kuasa Pengguna Barang dan dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang serta Pengelola Barang, yaitu Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Penghargaan Sertifikasi Tanah 100%

Lollan menambahkan, Kemenhub telah meraih peringkat kedua tingkat Kementerian/Lembaga atas pencapaian sertifikasi tanah 100%, di mana Ditjen Hubla memberikan kontribusi signifikan.

“Capaian ini membuktikan komitmen kami dalam mengelola aset negara secara profesional dan transparan. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Ditjen Hubla berharap mampu terus meningkatkan tata kelola BMN yang akuntabel dan efisien guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Wisnu Wardana melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama sembilan hari dalam tiga tahap.

Melibatkan para Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola BMN dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla.

“Penyusunan laporan ini menjadi forum strategis untuk memastikan seluruh UPT mampu menyusun laporan Wasdal BMN sesuai regulasi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2023. Harapan kami, hasilnya akan menjadi landasan untuk pengelolaan aset yang lebih baik,” kata Wisnu.

Dalam acara tersebut, juga disampaikan penghargaan kepada sejumlah UPT Ditjen Hubla yang telah berhasil menyelesaikan penetapan status penggunaan BMN secara persentase 100% dan memanfaatkan BMN dengan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar.

Berikut ini daftar UPT dengan PSP dan Optimalisasi pemanfaatan terbaik:

Peringkat 1 UPT Dengan Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Terbaik:
1. KSOP Tegal
2. UPP Karimunjawa
3. Disnav Benoa
4. PLP Tg. Uban

Peringkat 2 UPT Dengan Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Terbaik:
1. KSOP Manado
2. UPP Batang
3. Disnav Merauke
4. PLP Tg. Priok

Peringkat 3 UPT Dengan Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Terbaik:
1. KSOP Sibolga
2. UPP Larantuka
3. Disnav Sibolga
4. PLP Tual

Peringkat 1 UPT Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik:
1. KSOP Belawan
2. UPP Kuala Samboja
3. Disnav Bitung
4. PLP Tg. Uban

Peringkat 2 UPT Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik:
1. KSOP Probolinggo
2. UPP Rembang
3. Disnav Tg. Perak
4. PLP Bitung

Peringkat 3 UPT Dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik:
1. KSOP Garongkong
2. UPP Luwuk
3. Disnav Samarinda
4. PLP Tual. (omy)