JAKARTA (BeritaTrans.com) - PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menginisiasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengurusan Persetujuan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025 di Pelindo Tower, Jakarta Utara.

Bimtek ini dihadiri oleh para peserta dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan beberapa anak perusahaan SPJM Grup, yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI), dan PT Jasa Armada Indonesia, Tbk (JAI Tbk).

Baca Juga:
SPJM Resmi Gabungkan Anak Perusahaan, PT Equiport Inti Indonesia ke PT Berkah Industri Mesin Angkat

Tak tanggung-tanggung, sebagai narasumber ahli SPJM mengundang Tim Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha & Kegiatan (PDLUK) Kementerian Lingkungan Hidup. “Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen SPJM terhadap sustainability dan pelindungan lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksanakan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, dimana terjadi perubahan terhadap tahapan pengurusan Persetujuan Lingkungan yang tentunya perlu dipahami dengan baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan compliance di lingkungan SPJM Grup, Ujar Tubagus Patrick, Sekretaris Perusahaan SPJM.

Dalam pembukaan acara turut hadir Moh Subiyan, selaku SVP K3L & Sistem Manajemen Mutu SPJM yang menyatakan bahwa Bimtek ini sekaligus sebagai ruang diskusi untuk memahami perubahan dan tahapan dokumen yang diperlukan dalam pengurusan persetujuan lingkungan hidup, terutama yang berhubungan dengan bisnis SPJM meliputi stream Marine, Equipment, dan Port Services (MEPS).

Baca Juga:
Wujud Kepedulian Sosial SPJM Salurkan Ratusan Sembako untuk Panti Asuhan dan Panti Jompo

Kegiatan Bimtek ini dikemas dalam bentuk diskusi dengan narasumber untuk membahas isu-isu strategis terkait pengurusan persetujuan lingkungan dan action plan yang harus dilakukan oleh entitas SPJM Grup. Dengan kegiatan ini, SPJM menunjukkan komitmen untuk mendukung agar pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(ahmad)

Baca Juga:
Raih Predikat WTP, SPJM Komitmen Terapkan Kelola Keuangan Transparansi dan Akuntabel