JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat terus berpartisipasi dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. 

Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

Baca Juga:
Memasuki Bulan Ramadhan, DAMRI Siap Dukung Pelayanan Mudik Gratis Tahun 2025

“Kementerian Perhubungan berharap agar Pemda yang wilayahnya menjadi tujuan utama mudik agar terus aktif mendukung kelancaran lalu lintas selama periode Lebaran tahun 2025. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik ketika arus mudik atau balik,” urai Menhub, Kamis (13/2/2025).

Kemenhub menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025. Perlu dukungan berbagai pihak, salah satunya dari Kemendagri.

Baca Juga:
Ludes! 10 Ribu Tiket Angkutan Lebaran 2025 Terjual, Ini Kesiapan Layanan DAMRI

Menhub juga mengutarakan rencana optimalisasi Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans). 

Pusintrans merupakan sebuah fasilitas yang dapat memantau pergerakan penumpang, pergerakan sarana baik umum maupun pribadi, hingga prakiraan cuaca setiap hari selama 24 jam. 

Baca Juga:
Kemenhub Apresiasi Pemda Ambil Alih Pengelolaan Teman Bus

Dia berharap adanya integrasi data antara Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pusintrans Kemenhub.

Antara lain berupa: data produksi lalu lintas keluar-masuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; data monitoring lalu lintas di Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta data produksi angkutan penumpang di Terminal Tipe B yang notabene menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

“Dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran 2025 yang lebih baik, Kemenhub berencana melakukan integrasi data pada Terminal Tipe B dengan Pusintrans. Rencananya, untuk fase pertama adalah integrasi data Terminal Tipe B di wilayah Pulau Jawa dengan target live pada April 2025,” beber Menhub.

Dia menyampaikan perlunya kolaborasi antara Kemenhub dengan Kemendagri dalam rangka penanganan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) atau truk berukuran dan bermuatan lebih yang terindikasi kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya. 

Menhub menilai penguatan koordinasi dengan Kemendagri penting untuk dilakukan, khususnya terkait pengaturan kendaraan pengangkutan barang atau logistik. 

“Terhadap fenomena ODOL, concern Kemenhub adalah terkait aspek keselamatan dan kelaik jalanan sarana angkutan barang serta konektivitas antarmoda. Karena itu, kolaborasi dengan Kemendagri dan Kepolisian menjadi sangat penting, khususnya untuk sejumlah kegiatan seperti uji berkala kendaraan, jembatan timbang, hingga penindakan pelanggaran di jalan raya,” ungkap Menhub. 

Untuk mewujudkan Zero ODOL, Kemenhub juga mengusulkan beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan. 

Rekomendasi tersebut di antaranya: pembentukan Tim Nasional pelaksanaan kebijakan Zero ODOL, reformasi sistem transportasi angkutan barang, serta kerja sama pendidikan dan pelatihan SDM di bidang transportasi melalui fasilitas pendidikan dan pelatihan yang dimiliki Kemenhub. 

Turut hadir dalam pertemuan ini, sejumlah pimpinan tinggi di lingkungan Kemenhub dan Kemendagri. (omy)