JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang baru, Pramono Anung 'Mas Pram' dan Rano Karno 'Bang Doel' diminta untuk mewujudkan transportasi Jakarta yang beradab dan bermartabat.

Ketua Umum Instran, Budi Susandi dalam jumpa pers bersama Instran, memberikan masukan strategis di bidang transportasi perkotaan Jakarta bagi pelaksanaan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tersebut.

"Pembenahan transportasi menjadi prioritas utama (Permintaan Instran), karena untuk mengurai kemacetan, mengurangi polusi dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang sudah tercover saat ini 80 persen," kata Budi di kantor KPBB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Budi menekankan, program tersebut sudah sejalan dengan janji kampanye Mas Pram dan Bang Doel yang berkomitmen meningkatkan efisiensi serta menyediakan solusi transportasi yang lebih baik bagi warga Jakarta. Dia meminta keandalan lebih ditingkatkan lagi.

Mengenai Efisiensi Anggaran, Budi juga meminta tidak ada pengurangan untuk layanan masyarakat, terutama di bidang layanan transportasi umum.

"Dengan adanya efesiensi ini perpres 21 tahun 2025 ini tidak merubah politik anggarannya untuk angkutan umum. Saat ini kurang lebih Rp 5 triliun ya, dengan transjakarta, MRT, LRT dan kapal penyeberangan kepulauan seribu. Kalau bisa itu tetap kalau bisa ditingkatkan. Tapi efisiensi itu mengarah ke hal-hal yang tidak mungkin, tidak perlu dilakukan seperti seremoni, kajian-kajian yang sudah ada, kemudian program-program kerja yang tidak memiliki dampak ke masyarakat langsung, itu bisa direview dengan dihilangkan," jelas Budi.

Selama ini, Budi menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan, solusi yang telah diterapkan meliputi aturan 3-in-1, ganjil-genap, dan pengenalan sistem jalan berbayar di jalan-jalan utama Jakarta, seperti Sudirman, Thamrin, Rasuna Said, dan Gatot Subroto. 

Dia menilai perlu adanya penerapan parkir mahal di pusat kota serta peningkatan fasilitas park and ride juga menjadi bagian dari upaya mengurai kemacetan.

"Peningkatan keamanan, kenyamanan, kesetaraan angkutan umum juga ditingkatkan lagi, karena masalah layanan ini tidak ada batasnya," sambungnya.

Selain itu, untuk mendorong penggunaan angkutan umum, Budi meminta jajaran pemprov yang terpilih di Ibu Kota Negara tersebut untuk mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat Pemprov DKI Jakarta menggunakan angkutan umum, sebagai contoh bagi masyarakat.

Menurutnya, rencana yang wajib tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan setiap dinas dan instansi diharapkan berpartisipasi sesuai jadwal yang ditentukan.

"Mas Pram dan Bang Doel memerintahkan kepada para birokrat, para PNS dilingkungan Jakarta ini untuk menggunakan angkutan umum. Mungkin tidak serentak, misalkan hari Senin khusus untuk di bidang transportasi atau Dinas Perhubungan. Jadi, semua Dinas Perhubungan dan sudin-sudin itu menggunakan angkutan umum. Kemudian di hari Selasa mungkin dinas ekonomi dan lain-lain, jadi semua diwajibkan," Budi mencontohkan.

Menurutnya jika pejabat mampu menjalankan dengan baik, hal tersebut akan menjadi contoh untuk seluruh lapisan masyarakat untuk meninggalkan angkutan pribadi yang akan membuat macet dan polusi udara di Jakarta ini.

Dengan aturan kebijakan ini, diharapkan tingkat penggunaan angkutan umum di Jakarta dapat meningkat secara signifikan, sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.

(fhm)

Baca Juga:
Butuh Satu Komando untuk Mengurai Kemacetan di Merak