NUNUKAN (BeritaTrans.com) - Protes sejumlah pengusaha di pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, atas melangitnya tarif tol laut menjadi sorotan tajam.Program presiden RI Joko Widodo yang menawarkan subsidi Rp317.000/ton ini belum dirasakan oleh konsumen tol laut. Terbukti teriakan tak puas pengusaha terus mengemuka terlebih ada biaya tambahan yang dibebankan bagi konsumen dengan alasan telah menjadi kesepakatan antara KUPP Sebatik dengan PT LSM sebagai penanggung jawab pengiriman barang via tol laut.Sayangnya, ketentuan nominal bagi biaya penarikan ongkos angkut di luar subsidi Rp100.000 yang telah direalisasikan PT LSM dipungut tanpa adanya SK."Belum kita buatkan SK itu untuk tarif bongkar muat, memang untuk PKBM kan kita belum buat," jawab Kepala Unit Pelaksana Pelabuhan (KUPP) Sebatik Juniansyah.Tak adanya SK untuk penerapan biaya bongkar muat inipun kembali menjadi pertanyaan bagaimana mungkin penerapan tarif untuk aktifitas kepelabuhanan tak memiliki dasar yang disepakati sebagai sebuah pemasukan untuk kas negara?Juni beralasan masih sepinya aktifitas di dermaga Pancang Batu Sebatik lokasi bersandar kapal tol laut menjadi salah satu faktor."Aktifitas pelabuhan sini kan masih sepi, belum ramai betul, penentuan tarif mengacu ke pelabuhan terdekat ke Tunon Taka," jelasnya.Sebelumnya sejumlah pengusaha konsumen tol laut Sebatik - Surabaya berteriak memprotes biaya pengiriman SOA kapal tol laut yang dinilai malah mencekik sambil meminta penjelasan atas catatan kwitansi pengiriman barang yang tak mereka fahami.Akan tetapi teriakan mereka langsung dibantah oleh manager PT LSM Andi Syamsul Aris yang menuding nota/invoice yang menjadi bukti dugaan monopoli tol laut bahwa bukti itu bohong belaka.Ia meyakinkan bahwa tudingan itu hanya suara konsumen yang bermasalah dan memiliki tanggungan hutang pembayaran kepada tol laut yang belum dilunasi."Saya juga orang Sebatik, kalau memang pembayaran mahal, saya ikut teriak, mana berani kami main main sama program Pak Jokowi," bantahnya. (rob).Sumber: kabarkaltara.co