Oleh : Redaksi
Warga melihat pesawat di Bandara Husein Sastranegara. Foto: antaranews.com.
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Rencana penataan ulang bandara internasional yang kemungkinan berujung pada penutupan sejumlah bandara internasional dinilai akan berimbas pada penurunan bisnis daerah destinasi wisata, antara 30-40 persen.
Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo), Elly Hutabarat, mengatakan penataan ulang bandara internasional akan berdampak sangat besar bagi daerah-daerah yang sudah membuka dan memperbaiki wilayahnya untuk kemajuan sektor pariwisata seperti Lombok dan Bandung.
Baca Juga:
Mantap, Meroket 15 Tangga, Bandara Soekarno-Hatta jadi Peringkat 28 Terbaik Dunia Tahun 2024
"Saya mengusulkan kepada pemerintah jangan ditutup (bandara internasional) itu," kata Elly dilansir dari Antara, Selasa (1/12/2020).
Dia menambahkan penutupan bandara internasional itu pun bakal merugikan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara (wisman).
Dia mencontohkan apabila akses penerbangan langsung dari luar negeri ke Bandung melalui Bandara Internasional Husein Sastranegara ditutup, maka wisman akan kerepotan karena harus turun di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Setelah itu, wisatawan dari luar negeri terpaksa harus melanjutkan perjalanan darat ke Bandung dengan mobil atau kereta.
Baca Juga:
Bandara Angkasa Pura II Siap Sambut Arus Balik dengan Layanan Optimal
"Dari sisi waktu dan biaya sudah pasti ada penambahan,” ujar dia.
Situasi seperti itu, menurut dia, akan mengancam bisnis daerah karena bisa jadi akan terjadi penurunan jumlah kunjungan wisman.
"Jadi direct flight (penerbangan langsung) itu sangat aman dan penting untuk daerah-daerah tujuan wisata seperti Lombok, Belitung, Bandung,” kata Elly.
Dikatakannya, Bandara Internasional Lombok mengalami perkembangan yang positif baik dari sisi penataan bandara maupun kunjungan wisatawan, bila bandara ini ditutup, maka akan menyulitkan akses wisman ke Lombok.
Oleh sebab itu pihaknya meminta pemerintah agar rencana penataan ulang itu tidak sampai berujung pada penutupan bandara internasional serta memperhitungkan betul faktor ekonomi dan perkembangan kepariwisataan setiap daerah.
Elly berharap pemerintah menunda dan mengkaji lagi dampak dari penutupan bandara internasional serta mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan di daerah wisata.
Secara terpisah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Haryadi Sukamdani, mengatakan bahwa wacana penataan ulang bandara internasional merupakan imbas dari pandemi Covid-19 sehingga, beberapa bandara internasional dialihkan fungsinya hanya sebagai bandara domestik.
Dia menilai rencana itu hanya bersifat situasional dan bukan kebijakan yang menetap ketika kondisinya normal maka akan dikembalikan lagi statusnya.
Menurut dia, apabila rencana menata ulang hingga menutup bandara internasional dilaksanakan, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan bagi industri.
Sebab, bandara internasional hanya sebatas nama untuk menunjang penerbangan orang dari dan ke luar negeri.
"Hal yang penting adalah volume atau lalu lintas penumpang dari luar negeri di bandara internasional tersebut," kata Hariyadi.
"Apabila jumlah penumpang dari luar negeri sangat potensial maka perlu disediakan cabang kantor imigrasi dan bea cukai. Sebaliknya, kalau hanya untuk penerbangan domestik maka tidak dibutuhkan fasilitas tersebut," kata dia lagi.
Haryadi menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan Indonesia National Single Window (INSW). Artinya, Indonesia ingin mempermudah ekspor hingga lalu lintas orang dari dan ke luar negeri, hanya melalui satu pintu.
Pintu utama untuk masuk ke Indonesia harus melalui jalur internasional seperti Bali, Jakarta, dan Medan.
Sumber: antaranews.com.
