Oleh Moch S Hendrowijono, 
Pengamat Telekomunikasi dan Transportasi

DUA berita menarik pertengahan Januari, menyangkut operator seluler dan 
perkeretaapian. Yang pertama berkait dengan jaringan seluler di MRT (mass rapid transit), yang satu lagi bagaimana KCIC (Kereta Api Cepat Indonesia China) minta alokasi spektrum frekuensi selebar 4 MHz di rentang 900 MHz, yang saat ini dikuasai Telkomsel. 

Baca Juga:
Hari Kartini, Petugas Kereta Whoosh Gunakan Kebaya serta Bagikan Bunga ke Penumpang

Menarik, karena dasar permintaan keduanya kurang kuat. Baik dari sisi bisnis dalam kaitan dengan bencana pandemi di kasus MRT, maupun tiadanya hak operator kereta meminta bagian frekuensi untuk digunakan operasionalnya di kasus KCIC.

Beberapa operator seluler sedang berupaya melakukan negosiasi ulang untuk penurunan tarif sewa infrastruktur jaringan telekomunikasi di lintasan dan stasiun MRT, antara Lebakbulus dan Bunderan Hotel Indonesia. Pada 2019, saat mulai operasi, MRT menetapkan harga sewa perangkat pasif di enam stasiun bawah tanah, mulai dari Senayan 
hingga Hotel Indonesia.

Baca Juga:
Puncak Angkutan Lebaran 2024, KCIC Catat Penumpang Whoosh Capai Lebih 21 Ribu

Perangkat pasif adalah gelaran kabel coaxial di sepanjang sisi jalur MRT, yang disewa operator untuk dijadikan antena radio mereka. Harga sewa antara Rp 3,5 miliar sampai Rp 4 miliar per operator untuk kapasitas 600 Mbps (mega bit per detik) berlaku hingga 2021 ini.

Ada IBS (in building solution) dengan sekitar 400 buah titik antena di sepanjang jalur MRT. Ada pula tempat pemasangan pengulang (repeater), BTS dan koneksi ke jaringan serat optik milik operator. 

Baca Juga:
KCIC: Penumpang Whoosh Masih Ramai pada H+3 Lebaran, Lonjakan Pengguna Diprediksi Sampai Lebih dari 20 Ribu

Sebagian operator mengevalusi bahwa di tahun pertama saja, tarif ini terasa sangat mahal sehingga memberatkan biaya operasi mereka. Investasinya mahal, pendapatannya pun tidak sesuai dengan yang ditayangkan MRT semula. 
Apalagi di saat pandemi Covid-19 ini. Jumlah penumpang MRT menurun, 
pendapatan operator telko ikut menukik.
Belum diketahui, berapa besar penuruan tarif yang diusulkan dan apakah sudah ada diskusi awal yang berlanjut ke negosiasi.

Namun yang jelas, sama dengan pusat-pusat perdagangan, mal, hotel dan pusat kegiatan lain, MRT juga sedang mendapat masalah akibat menurunnya pendapatan karena pandemi.

Sementara di masa pandemi ini, justru industri seluler yang merupakan salah satu bisnis yang menangguk untung yang tidak sedikit. Semua operator melaporkan adanya kenaikan pendapatan dan bertambahnya keuntungan sejak semester pertama hingga triwulan ketiga tahun 2020, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan paket data.

Kebijakan PJJ (pembelajaran jarak jauh) untuk murid sekolah dan mahasiswa, juga kewajiban bekerja dari rumah, WFH (work from home), membuat jualan data operator seluler membubung tinggi, walau tidak ada indikasi kenaikan harga.

Pemerintah pun, bahkan membeli paket-paket data untuk dibagikan gratis kepada pelaku PJJ di seluruh Tanah Air.

Pelanggan 2G

KCIC yang progres fisiknya saat ini sekitaran 65 persen, sudah mulai bebenah di sisi office-nya. Di sisi fisik sudah terbangun ima terowongan menembus gunung dan bukit Parahyangan sepanjang jalur antara Stasiun Halim di Jakarta Timur dan Stasiun Tegalluar di kawasan Gedebage, Bandung Timur. Tengah tahun ini, 12.000 rel akan datang dari China 
dan segera digelar di jalur yang ketika melewati dataran ditunjang 1.741 batang pier.

 

Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. (Laily Rachev/Setpres).

Belum lama ini KCIC meminta pemerintah menyediakan spektrum selebar 4 MHz di 
rentang 900 MHz yang digunakan Telkomsel, padahal operator itu hanya menguasai 7,5  MHz. Tidak mudah bagi Telkomsel menyerahkan 4 MHz-nya itu, sebab di rentang itu, selain di 850 MHz dan 1800 MHz, menumpuk 30 juta-an pelanggan generasi kedua (2G)-nya yang 
sebenarnya boros “memakan” frekuensi. 

Mereka menggunakan ponsel yang hanya bisa untuk menelepon dan SMS, tidak bisa data karena ponselnya bukan ponsel pintar. Namun masalah utamanya, tidak ada aturan yang memungkinkan selain operator telekomunikasi untuk bisa menguasai frekuensi radio.

Ada peluang, kerja sama frekuensi dan dasar saling menguntungkan, sesuai Undang-Undanga Cipta Kerja, Telkomsel menyewakan frekuensinya kepada KCIC. Namun undang-undang itu belum punya aturan pelaksanannya yang berupa PP (peraturan pemerintah) atau PM (peraturan menteri), selain agak mustahil karena KCIC bukan operator telko.

Pernah ada anomali, ketika Bank Rakyat Indonesia (BRI) diberi izin memiliki satelit 
komunikasi sendiri. Alasan BRI ketika itu, sewa satelit untuk operasional menjangkau seluruh Indonesia mencapai Rp 200 miliar setahun, dan harga satelit pun sekitar itulah.

Namun BRI kemudian kewalahan mengoperasikannya, karena operasional satelit tidak selesai begitu ditaruh di orbit. Perlu ada stasiun bumi, ada perangkat-perangkat antena besar di puluhan ribu titik di seluruh Indonesia, perlu SDM khusus yang tugasnya sama sekali tidak menghitung uang, memberi kredit atau memandu nasabah membuka rekening.

Ada ilmu tinggi dan mahal, sehingga BRI harus merekrut ratusan orang, insinyur dan ahli teknik, untuk mengoperasikan satelit. Ada lebih dari 36 transponder, padahal BRI cuma butuh beberapa, namun sisanya tidak bisa disewakan, karena undang-undang melarangnya, 
sebab BRI bukan operator telekomunikasi.

Nah soal KCIC, kebutuhan spektrum frekuensi bukan untuk ‘halo-halo” antara 
masinis atau kondektur dengan stasiun atau dengan pusat kontrolnya. KCIC butuh frekuensi untuk mengelola operasional, untuk mengontrol lewat digital operasional, karena rawan sekali mengoperasikan kereta api yang berkecepatan sekitaran 250 km per jam. 

Tentu saja beda dengan sepur kluthuk, atau kereta langsam, bahkan kereta kelas 
Argo yang kecepatan maksimalnya sedikit di atas 100 km/jam. Banyak yang harus dilakukan cepat dalam operasional kereta api super cepat ini, yang agak mustahil mengandalkan tenaga masinis, yang sejatinya hanya seorang machinist – ahli mesin.

Internet of things

Ahli mesin hanya bertugas menjalankan dan memberhentikan lokomotifnya, tidak 
seperti misalnya sopir, yang bisa membelokkan, mampir (eh), dan sebagainya. Atau pilot pesawat yang bahkan lebih berkuasa daripada pemilik perusahaan penerbangan, karena pilotlah yang bisa memutuskan pesawatnya terbang atau tidak.

Kembali ke masalah 4 MHz, KCIC membutuhkannya untuk mengoperasikan kontrol otomatisnya lewat perangkat IoT (internet of things). Petugas pusat kontrol bisa mengendalikan kereta dengan informasi dari sepanjang perjalanan yang diolah oleh teknologi IoT.

IoT sudah mulai banyak digunakan di industri, pabrik, pertanian, juga transportasi kota dengan adanya mobil tanpa sopir (autonomous vehicle). Hanya saja untuk angkutan kota dan pabrik, misalnya, IoT menggunakan spektrum milimeterband, frekuensi di atas 
2.300 MHz, sampai 26 GHz dan 28 GHz.

Milimeterband kapasitasnya besar tetapi jangkauannya sempit, sesuai sifatnya, 
makin tinggi frekuensi makin sempit jangkauannya. Itu sebabnya mengapa BTS (base transceiver stasion)-nya harus dipasang rapat, sejarak 200-an meter.
Beda dengan frekuensi rendah, sempit, narrow, seperti 450 MHz, 700 MHz, 800 
MHz, 900 MHz dan kadangkala 1800 MHz. Jangkauan BTS frekuensi 900 MHz bisa 2 sampai 5 kilometer, kadang bisa 15 kilometer dengan antena payung (umbrella) di kawasan pedesaan.

KCI membutuhkan spektrum 900 MHz bagi teknologi NB-IoT (narrow band IoT) untuk mengontrol kereta api yang melejit kencang. Kereta cepat akan sulit dikendalikan oleh perangkat IoT milimeterband, karena perpindahan layanan (hand over)-nya tidak akan  sempat terjadi.

NB-IoT mulai banyak digunakan untuk kawasan luas seperti peternakan, pertanian, perumahan, misalnya untuk mencatu makan ternak pada jam-jam tertentu, menyiram tanaman, semua tanpa campur tangan manusia. IoT untuk pabrik industri atau pergudangan 
umumnya menggunakan milimeterband yang mengatur pekerjaan dengan memanfaatkan robot-robot.

Penggunaan IoT di industri semacam ini bisa merumahkan lebih dari separuh 
karyawannya.