JAKARTA (BeritaTrans.com) - Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Kementerian Perhubungan untuk tetap meningkatkan penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang. 

Kemudian terhadap pendanaan program yang tidak terealisasi di tahun 2020 (sebesar Rp1,6 Triliun atau 4,42 persen dari total anggan).

Baca Juga:
Protokol Bidang Jasa Angkutan Udara di ASEAN Disahkan melalui Perpres

"Komisi V DPR RI meminta Kemenhub agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali," ujarnya.

Kedua, Komisi V DPR RI prihatin terhadap besarnya pemotongan dan refocusing/realokasi APBN Tahun 2021 berdasarkan surat Kemenkeu sebesar Rp12,44 Triliun (27.22%) dari total pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp45,66 Triliun yang dapat mengganggu program/kegiatan yang ada dalam Renstra/RPJMN di sektor transportasi. 

Baca Juga:
Komisi V DPR Desak Kemenhub Tingkatkan Pengawasan pada Maskapai Penerbangan

"Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemenhub dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021 untuk tetap memperatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program Padat Karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI," urainya.

Ketiga, mendesak Kemenhub untuk melakukan tindakan preventif/mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhdap aset strategis Kemenhub seperti Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal.

Keempat, meminta Kemenhub untuk mendukung program/kegiatan yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas, misalnya reaktivasi rel KA, menambah jumlah rambu-rambu dan penerangan jalan umum, peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). (omy)