KKP, Kemenhub dan Kemenko Marves Tinjau Lumbung Ikan Nasional di Maluku

  • Oleh : Fahmi

Jum'at, 05/Feb/2021 21:08 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku, Jumat (5/2/2021). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku, Jumat (5/2/2021).

AMBON (BeritaTrans.com) - Proses mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait. Selain rutin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, peninjauan langsung ke lokasi juga dilakukan.  

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku, Jumat (5/2/2021) pagi. 

Baca Juga:
Kebakaran Hanguskan Lapak dan Perahu Nelayan di Cilincing Jakarta Utara

Mereka mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN. 

"Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari," kata Menteri Trenggono setibanya di Ambon. 

Baca Juga:
KKP Tangkap 125 Kapal Ikan Asing hingga Juli, Terakhir Asal Malaysia

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner. 

Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan. 

Baca Juga:
Diskanla Indramayu Imbau KUD/KPL Keluarkan Dana Paceklik

Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN sebab provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya. Terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru. 

Menteri Trenggono menjelaskan, sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada. Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," ungkapnya. 

Dengan adanya LIN ini, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya. 

"Pembangunan infrastruktur yang terintregasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku," urainya. 

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.(fhm)