BPSDMP Gelar Ambasador Lecture Bersama Kedutaan Switzerland

  • Oleh : Naomy

Jum'at, 26/Mar/2021 09:49 WIB
Plt. Kepala BPSDMP Zulfikri Plt. Kepala BPSDMP Zulfikri

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman terkait kebijakan transportasi dalam pengelolaan sistem transportasi negara maju, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) kembali menggelar Ambassadorial Lecture secara virtual, Kamis (25/3/2021). 

Mengusung tema “Transportation Policy in Switzerland”, Ambassadorial Lecture kali ini menghadirkan narasumber H.E Kurt Kunz, Ambassador of Swiss Confederation to Indonesia, dan Imran Rasyid, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat (PPSDMPD) sebagai pembahas.

Baca Juga:
BP3 Curug-BPPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Kembali Jalin Kerja Sama Pelatihan SPUKTA

Acara dipandu Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Siti Maimunah.

Plt. Kepala BPSDM Perhubungan, Zulfikri, menyampaikan, Ambassadorial Lecture ini merupakan salah satu upaya BPSDMP bekerjasama dengan negara maju guna pengembangan SDM di bidang transportasi.

Baca Juga:
BPSDMP Siap Cetak SDM Transportasi ASDP Unggul dan Kompeten

“Acara ini bertujuan memberikan pandangan secara Internasional kepada para peserta, khususnya para taruna di lingkungan BPSDMP tentang pengembangan dan manajemen transportasi di negara-negara maju," Zulfikri.

Dia memgapresiasi yang setinggi-tingginya kepada H.E. Kurt Kunz yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk menyapa dan membagikan ilmu pengetahuan kepada Civitas Akademika Perguruan Tinggi di lingkungan BPSDMP.

Baca Juga:
Gandeng ACI, BP3 Curug Gelar Pelatihan Advanced Airport Operation

“Salah satu strategi kami adalah untuk meningkatkan nilai tambah pada lulusan kami di industri transportasi nasional dan internasional melalui pengembangan kualitas dan kompetensi taruna. Tidak hanya itu, pemenuhan standar nasional dan internasional juga sangat penting, sehingga diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan Kedutaan dan partner Internasional," urainya.

Zulfikri juga mengungkapkan bahwa sistem transportasi perlu dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami kebijakan transportasi agar dapat mengambil keputusan yang efektif mengenai kondisi lingkungan dan fungsi sistem transportasi.

“Pada kesempatan ini kita belajar bagaimana Switzerland mengembangkan dan mengelola transportasi publik, logistik dan kebijakan perpindahan moda, infrastruktur perkeretaapian, kerja sama Switzerland dengan Uni Eropa, dan partisipasi sektor swasta serta kerja sama dengan Indonesia," bebernya.

Zulfikri berharap dengan Ambassadorial Lecture ini para peserta dapat memperluas wawasan dan menambah informasi tentang sistem transportasi Internasional dan kebijakan transportasi di Switzerland, untuk nantinya dapat dipelajari guna mengelola sistem transportasi.

Saat pemaparan materi, narasumber H.E. Kurt Kunz, Ambassador of Swiss Confederation to Indonesia, menyampaikan kebijakan transportasi dan tantangannya di Switzerland,.

Di mana Switzerland memiliki populasi 8,5juta jiwa, berhubungan dekat dengan Uni Eropa dan bagian dari area Schengen serta sebagai penghubung Eropa dari wilayah utara ke selatan dan wilayah timur ke barat.

“Kebijakan transportasi di Switzerland untuk mendukung infrastruktur transportasi yang berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk seluruh wilayah dan populasi, dan berkelanjutan secara ekonomi dalam jangka panjang," kata Kunz.

Menurutnya, di Switzerland terdapat beberapa kebijakan transportasi barang yang bertujuan untuk mengurangi perjalanan Transalpine menjadi 650.000 di Tahun 2018, yang mana telah terdapat Gotthard base tunnel. 

Selain telah adanya terowongan kereta api, Gotthard base tunnel, yang melalui pegunungan Alpen, Salah satu kebijakan yang diterapkan pada perpindahan moda transportasi barang, yaitu ketentuan tarif untuk Heavy Good Vehicle yang memiliki beban lebih dari 3,5 ton.

Adanya Gottard base tunnel ini, Ambassador Kunz menjelaskan bahwa selain dapat mengurangi bahaya kecelakaan fatal dan kerusakan lingkungan yang melibatkan truk, juga sebagai transportasi yang menyediakan koneksi yang lebih cepat, yaitu 45 menit dari Lucerne ke Bellinzona.

Ambassador Kunz menyebutkan kebijakan lain pada transportasi di Switzerland yaitu adanya kerja sama yang dilakukan dengan beberapa negara Eropa, yang meliputi perjanjian transportasi antara Switzerland - Uni Eropa, perjanjian bilateral, dan Rhine shipping.

Pada Rhine Shipping, Switzerland memiliki tiga pelabuhan di sungai Rhine, yang berlokasi di area Basel. Pelabuhan-pelabuhan tersebut terintegrasi secara efisien, dan lebih dari 10% barang-barang impor pergerakannya melalui Rhine.

Switzerland juga memiliki pendidikan dan pelatihan transportasi, yaitu Strong Technical Vocational Education System (TVET), ZHAW School of Engineering, The Lucerne University, and The Federal Technical Universities di Zurich dan Lusanne.

Kunz menambahkan bahwa saat ini telah banyak dilakukan digitalisasi pada transportasi, misalnya drone.

“Saat ini drone telah banyak digunakan untuk pergerakan barang medis (medical transport) sehingga dapat pergerakan barang menjadi efisien," ungkapnya.

Di akhir Kuliah Umum, Kepala PPSDMPD, Imran Rasyid, selaku pembahas menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan pembicara merupakan materi yang menarik dan dapat menambah wawasan.

"Khususnya pada para taruna untuk mengembangkan kompetensi dalam manajemen sistem transportasi," ucapnya.

Kebijakan transportasi yang ada di Switzerland selain bertujuan untuk mempermudah mobilitas, juga berkelanjutan secara ekonomi dan ramah lingkungan.

Seperti yang telah disampaikan Kurt bahwa mayoritas penduduk di Switzerland menggunakan transportasi publik, kereta api. Hal ini tentunya dikarenakan selain adanya berbagai kebijakan, juga terdapat pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi.

Setelah penyampaian materi, pada Ambassadorial Lecture ini dibuka sesi diskusi dan tanya jawab.

Pada sesi ini para taruna menyampaikan pertanyaan dengan antusias kepada Kurt, mengenai manajemen sistem transportasi di Switzerland dan kebijakan apa yang dapat diadopsi di Indonesia. (omy)