Oleh : Fahmi
Ilustrasi Kereta api Cepat Jakarta Bandung.
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta konsorsium BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menghitung lebih rinci pembengkakan biaya dari pekerjaan proyek tersebut. Sebelumnya, pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor China sebagai mitra proyek terkait dengan pembengkakan biaya tersebut.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Djoko Setijowarno menilai, perhitungan pada awal pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kurang cermat. Alhasil, menyebabkan adanya pembengkakan biaya.
Baca Juga:
Arus Balik Masih Tinggi, KAI Operasikan Lagi Kereta Api Tambahan Relasi Solo Balapan-Pasar Senen PP
“Mungkin pada saat awal perhitungannya kurang cermat ya. Biasanya kan hanya menghitung biaya konstruksi saja, namun belum memperhitungkan biaya operasional. Bisa jadi selama ini yang jadi leading dari perusahaan BUMN karya yang tentunya mereka lebih fokus pada persoalan teknis,” ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (26/4/2021).
Dia mengatakan, kereta cepat dianggap sebagai kereta yang baru untuk Indonesia. Sehingga, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga baru.
Baca Juga:
KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Masa Angkutan Lebaran 22 Hari, Ini Rinciannya!
“Dalam perjalanannya saya kira mereka baru mulai menghitung berapa kira-kira kebutuhan SDM yang diperlukan, kemudian untuk persiapan apa saja ke arah sana, termasuk juga dalam pengembangan IT-nya nanti,” kata Djoko.
Akan tetapi, menurut Djoko, pergantian direksi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh profesional dari BUMN perkeretaapian merupakan langkah yang tepat.
“Saya kira ini tepat sekali karena sudah mau mengarah operasional sehingga bisa menggandeng PT Kereta Api juga nantinya. Dengan adanya direksi umpanya dari PT Kereta Api, berharap bahwa ini akan terjadi efesiensi dalam penganggaran dan tidak terjadi pembengkakan,” terang dia.(fh/sumber:sindonews)
