Oleh : Redaksi
Beberapa rumah sakit tidak lagi menerima pasien sehingga warga harus antre di apotek untuk membeli obat bagi keluarga mereka yang positif terkena COVID-19.(AP)
New Delhi (BeritaTrans.com) - Situasi COVID-19 di India semakin memburuk dengan kasus keseluruhan sekarang sudah melebihi 18 juta. Di antara jutaan kasus di sana, 29 di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).
Jumlah WNI di India yang terinfeksi COVID-19 tersebut diungkapkan oleh Hanafi, Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Indonesia di New Delhi kepada ABC Indonesia.
Baca Juga:
Ribuan Orang Meninggal Akibat Jamur Hitam di India, Kasusnya Sudah Ada di Indonesia
"Hingga saat ini kami kami mencatat ada 750 orang WNI yang tersebar di 18 negara bagian di India," kata Hanafi hari Kamis (29/4/2021).
"Dari komunikasi KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai diperoleh informasi bahwa saat ini 29 di antaranya sedang positif COVID-19 dan hampir semua isolasi mandiri di rumah dengan gejala asimptomatis dan ringan."
Dalam pantauan KBRI, warga Indonesia yang tinggal di India kebanyakan tinggal di negara bagian Maharastra (yang beribu kota Mumbai) dan di New Delhi.
Sebagian lainnya tinggal di Karnataka (dengan ibu kota Bangalore) dan Tamil Nadu (dengan ibu kota Chennai).
Baca Juga:
Di Balik Cerita Viral 6 Pasien Covid-19 yang Meninggal Usai Ditinggal Dokter dan Perawat di India
"Yang kita tahu WNI di India saat ini yang bisa dibilang terbanyak adalah Ibu rumah tangga (yang menikah dengan WN India) diikuti dengan mahasiswa baik beasiswa maupun biaya sendiri.
"Saat ini masih ada juga yang bekerja di berbagai perusahaan, namun jumlahnya tidak besar."
Hanafi. Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI New Delhi.
Dengan adanya gelombang kedua ini, menurut Hanafi, KBRI di India mengimbau kepada WNI, terutama mereka yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dua pekan lagi untuk menghindari kerumunan.
"Kebetulan ini akan menjadi Lebaran kedua di masa pandemi. Masyarakat Indonesia khususnya telah memahami bahwa dalam kondisi ini tentu acara lebaran menjadi tidak memungkinkan.
"Selain tidak diadakan di KBRI/KJRI, masyarakat juga diimbau untuk menghindari kerumunan termasuk ibadah salat ied di luar KBRI/KJRI walaupun hampir dipastikan acara di luar juga tidak ada karena pembatasan yang dilakukan Pemerintah India," kata Hanafi kepada Sastra Wijaya dari ABC Indonesia.
Menurut Hanafi, layanan di KBRI di New Delhi dan KJRI di Mumbai sekarang juga seluruhnya masih berlangsung online.
Dengan kasus melebihi 18 juta, India merupakan negara dengan penambahan kasus COVID-19 terbesar saat ini.(AP: Aijaz Rahi)
India melaporkan adanya 379.257 kasus baru dengan 3.645 kematian hari Kamis, angka kematian tertinggi dalam satu hari sejak pandemi dimulai.
Secara umum, India juga sekarang memecahkan rekor dunia dengan angka kasus harian tertinggi selama tujuh hari terakhir, dengan rata-rata 350 ribu kasus setiap hari.
Angka kematian tiap hari juga meningkat tiga kali lipat dalam tiga pekan terakhir, yang menunjukkan betapa tingginya angka penularan.
Menurut para pakar, yang bisa menurunkan angka penularan sekarang ini adalah vaksinasi, dan hari Rabu, pemerintah membuka pendaftaran bagi siapa saja yang berusia 18 tahun ke atas untuk bisa mendapatkan vaksinasi mulai hari Sabtu.
Namun walau India merupakan negara pembuat vaksin terbesar di dunia, sampai saat ini India tidak memiliki persediaan vaksin COVID-19 yang cukup bagi sekitar 600 juta warga yang memerlukannya.
Banyak dari mereka yang mencoba mendaftar untuk divaksinasi mengatakan mereka gagal mendaftar. Mereka mengeluh di media sosial bahwa mereka tidak bisa mendapatkan slot atau bahkan gagal masuk ke situs web, karena sistem berulang kali lumpuh karena diakses terlalu banyak orang.
"Statistik menunjukkan bahwa sistemnya jauh dari lumpuh, bahkan melambat. Sebaliknya, terlihat berjalan tanpa ada masalah," kata pernyataan pemerintah hari Rabu.
Sejak vaksinasi dimulai bulan Januari, sekitar 9 persen warga India sudah mendapatkan dosis pertama vaksin.
India adalah negara produsen vaksin terbesar di dunia namun sekarang kekurangan pasok untuk vaksin COVID-19.(AP Photo: Rafiq Maqbool)
Pemandangan di mana warga berusaha mencari tabung oksigen di jalan-jalan maupun di media sosial sudah menjadi pemberitaan di seluruh dunia setelah sistem layanan kesehatan India kewalahan menangani pasien.
Beberapa dokter sekarang menyarankan mereka yang positif COVID-19 untuk tetap berada di rumah.
Ini menyebabkan membanjirnya pesan di media sosial dari keluarga yang memohon siapa yang memiliki tabung oksigen, juga mengetahui rumah sakit yang masih memiliki tempat, dan juga obat-obatan untuk sanak saudara mereka.
Menurut Menteri Luar Negeri India, Harsh Vardhan Shringla, India akan mendapat bantuan 550 alat untuk memproduksi oksigen dan berbagai bantuan medis dari seluruh dunia mulai berdatangan.
Australia sudah menjanjikan 509 ventilator dan jutaan alat pelindung diri dalam paket bantuan awal.
Bantuan dari Rusia telah tiba di Delhi hari Kamis (29/04) yang diangkut dengan dua pesawat yang membawa 20 mesin produksi oksigen, 75 ventilator, 150 alat monitor, dan 22 ton obat-obatan.
India juga akan menerima bantuan vaksin Sputnik V dari Rusia yang akan tiba 1 Mei.
Meski kasus semakin tinggi, kampanye politik bagi pemilu masih diperbolehkan. (AP: Bikas Das)
Perdana Menteri India Narendra Modi sudah mendapat banyak kritikan karena mengizinkan kampanye politik besar-besaran dengan pengerahan massa yang terus dilakukan menjelang pemilu.
Dan hari Kamis, meski India sedang menghadapi krisis kesehatan terbesar selama ini, warga mendatangi tempat pemungutan suara di negara bagian West Bengal di mana PM Modi aktif berkampanye.
Antrean panjang tampak mengular di TPS, sehingga menimbulkan kekhawatiran semakin tingginya kasus penularan di masa gelombang kedua COVID-19 di sana.
"Ini adalah pesta demokrasi dan semua orang ambil bagian. Anda bisa melihat antrean yang ada," kata Krishna Kalyan calon dari partai Bharatiya Janata, partai pimpinan Narendra Modi.
Di awal tahun sudah terjadi krisis politik yang mengancam pemerintahan Modi setelah ribuan petani terus melakukan protes massal menentang reformasi di bidang pertanian.
(lia/sumber:abcnews)
