JAKARTA (BeritaTrans.com) - Pemerintah berencana melakukan pinjaman ke China Development Bank (CDB). Proses negosiasi pun sedang dilakukan dengan CDB. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pinjaman untuk mendukung operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Meski demikian, belum diketahui secara pasti berapa jumlah pinjaman yang akan diajukan pemegang saham. 

Baca Juga:
KAI Berkomitmen Terus Selalu Melaksanakan Penugasan dari Pemerintah

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kartika menjelaskan, pinjaman dilakukan untuk mendukung operasional awal KCJB. Sebab, dalam perhitungannya, KCJB akan mengalami cost deficiency atau kekurangan biaya saat awal beroperasi. 

Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tersebut pun ditarget rampung sebelum 2022. Saat ini proses konstruksi terus dilakukan. 

Baca Juga:
Kecepatan Whoosh Dibatasi Gegara Hujan Lebat, Perjalanan Terlambat

"Operasional awal (KCJB), cash flow-nya negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank, dalam hal ini China Development Bank," ujar Kartika, Kamis (8/7/2021). 

Dalam prosesnya, PT KAI (Persero) akan membentuk sinking fund atau saluran dana yang wajib masuk dalam daftar perencanaan keuangan. Sinking fund tersebut harus memperoleh jaminan dari negara. Dengan begitu, pengajuan pinjaman sendiri dijamin manajemen KAI. 

Baca Juga:
Whoosh Angkut Lebih dari 200 Ribu Penumpang di Angkutan Lebaran Perdana 2024

Tiko, sapaan akrab Kartika juga mencatat, Kereta Cepat Jakarta Bandung kemungkinan mengalami cost overrun karena persoalan keterlambatan pembebasan lahan di Depo Bekasi, Jawa Barat. Nilai pembengkakan konstruksi itu diperkirakan mencapai USD1,4 miliar - USD1,9 miliar atau setara Rp20,39 triliun - Rp27,6 triliun. 

Terkait hal itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan otoritas China untuk memenuhi biaya cost overrun.(fh/sumber:okezone)