Makin Tegang, Joe Biden Siap Hajar China di Laut China Selatan

  • Oleh : Redaksi

Senin, 12/Jul/2021 21:01 WIB


Jakarta (BeritaTrans.com) - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyebut bahwa pemerintahannya akan tetap mempertahankan kebijakan presiden pendahulu Donald Trump mengenai Laut China Selatan (LCS).

Dalam sebuah pernyataan pers, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Anthony Blinken menyebut bahwa kebijakan Trump untuk menentang China di LCS akan terus menjadi prioritas pemerintahan Biden.

Baca Juga:
Korea Utara dan China Bikin Sistem Militer Kian Misterius

 

Gedung Putih bahkan berjanji untuk membantu negara-negara, seperti Filipina, yang memenangkan sengketa perairan itu dari China.

Baca Juga:
Memanas! Taiwan Enggak Bakalan Kompromi dan Rujuk kepada China

"Tidak ada tatanan maritim berbasis aturan di bawah ancaman yang lebih besar daripada di Laut China Selatan," kata Blinken, menggunakan bahasa yang mirip dengan Menlu era Trump, Mike Pompeo, dikutip dari Associated Press, Senin (12/7/2021).

"AS menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan."

Baca Juga:
Ini Dia 8 Alutsista China yang Bikin Gemetar Amerika

Ia menuduh China terus memaksa dan mengintimidasi negara-negara pesisir Asia Tenggara, mengancam kebebasan navigasi di jalur global ini.

"Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut China Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama AS," jelasnya.

Pada era pemerintahan Trump, Washington menyatakan akan membantu Manila dalam menangkal tekanan dari Beijing. Trump menyebut bahwa hal ini sendiri sebenarnya sudah tercantum dalam pasal IV Traktat Pertahanan Bersama AS-Filipina tahun 1951.

Di era Biden yang belum berjalan setahun ini, beberapa ketegangan militer antara AS dan China sudah berlangsung di perairan kaya hasil alam itu. Terbaru, China mengirimkan pesawat tempur siluman ke LCS setelah mengecam aksi AS yang mengirim kapal USS Curtis Wilbur untuk memasuki perairan yang diklaim oleh Beijing.

(lia/sumber:cnbcindonesia.com)