JAKARTA (BeritaTrans.com) - Karyawan PT Garuda Indonesia yang tergabung dalam Serikat Bersama (Sekber) Garuda Indonesia mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo(Jokowi). Surat itu berisi permohonan bantuan kepada Kepala Negara untuk menyelamatkan maskapai pelat merah itu dari kebangkrutan.

"Dapat kami sampaikan bahwa kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan akibat dampak pandemi Covid-19, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional," tulis Sekber PT Garuda Indonesia dalam suratnya, dikutip dari Antara, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga:
Garuda Indonesia Group Terbangkan 80.243 Penumpang di Puncak Arus Balik

Kondisi Garuda saat ini, menurut Sekber Garuda Indonesia, selain dampak pandemi Covid-19, beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi pada masa lalu, juga dampak dari tidak terkelola maksimal beberapa potensi lini bisnis, di antaranya captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter.

Serikat karyawan mengungkapkan, internal Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari total karyawan sebanyak 7.900 pada 2019, telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020. Sementara tahun ini, masih dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 orang. Selain PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan pembayaran gaji, di mana semua ini merupakan bentuk pengorbanan karyawan Garuda Indonesia.

Baca Juga:
Garuda Resmi Layani Rute Penerbangan Jakarta-Doha PP

"Mengingat status PT Garuda Indonesia Tbk adalah flag carrieryang kepemilikan sahamnya 60,54 persen milik negara, maka kami memohon dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo kiranya dapat membantu menyelamatkan kelangsungan flag carrier Garuda Indonesia," ujarnya.

Sekber terdiri atas Serikat Karyawan Garuda (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG), dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI). Gabungan ketiga serikat pekerja itu berharap lima dukungan dari Jokowi.

Baca Juga:
Garuda Indonesia Group Terbangkan 82 Ribu Penumpang di Puncak Arus Angleb

Pertama, mendukung opsi 1 Kementerian BUMN menyelamatkan kelangsungan perusahaan berkode GIAA tersebut. Opsi penyelamatan ini dapat menghindarkan perseroan dari potensi dipailitkan oleh kreditur. Adapun opsi ini telah mendapat dukungan penuh dari Komisi VI DPR-RI pada saat RDP dengan Direksi Garuda pada Kamis (2/6/2021).

Kedua, memohon Presiden mendukung penolakan atas opsi 2 Kementerian BUMN yang dipilih oleh Jajaran Direksi Garuda. Adapun alasan penolakan opsi 2 karena prosesnya melalui PKPU dan berpotensi dapat dipailitkan oleh kreditur.

Ketiga, Presiden dapat membantu mencairkan sisa Dana PEN sebesar Rp7,5 triliun menjadi penyertaan modal langsung dan bukan melalui skema Mandatory Convertible Bond(MCB) atau bantuan dana operasional, mengingat kondisinya saat ini berada diambang kebangkrutan dan terancam berhenti operasi.

Keempat, meminta percepatan pembentukan holding ekosistem pariwisata sebagaimana program dari Menteri BUMN guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya bidang pariwisata.

Kelima, membentuk tim melakukan audit terhadap semua transaksi pengadaan pesawat dan engine pesawat di masa lalu dan siapapun yang terbukti harus diproses hukum.

Surat tertanggal 12 Juli 2021 tersebut, ditandatangani oleh Ketua Umum Sekarga Dwi Yulianta, President APG Capt Muzaeni, dan Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) Achmad Haeruman. (dn/sumber: Inews.id)