JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan mengusung konsep Hub (Pelabuhan Utama) dan Spoke (Pelabuhan Pengumpan), sebagai salah satu upaya untuk menunjang  program Tol Laut. Harapannya, distribusi barang dan pengembangan ekonomi di wilayah 3TP (terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan), dapat lebih optimal. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hal tersebut dalam Forum Grup Diskusi (FGD) bertema “Hub dan Spoke untuk Menunjang Tol Laut”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan, pada Selasa (16/11/2021), secara daring. 

Baca Juga:
Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar Gelar Halal Bihalal Idulfitri 1445 H

"Konsep Hub and Spoke tersebut, membuat adanya sebuah jaringan pelabuhan yang mampu menjadi alternatif dalam bidang logistik kelautan,” tutur Menhub. 

Konsep Hub dan Spoke adalah sebuah pola jaringan, yang memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan pengumpul. Dalam hal ini, pelabuhan utama meminta muatan dan pengiriman sementara ke pelabuhan lain, yang berperan sebagai pengumpan. 

Baca Juga:
Rehabilitasi Pelabuhan Banjar Nyuh Nusa Penida Dianggarkan Tahun 2025

Desain ini menggunakan kapal besar untuk distribusi muatan antar-Hub atau yang disebut main line. Sedangkan kapal berukuran lebih kecil, digunakan untuk mendistribusikan barang dari Hub ke Spoke, atau sebaliknya. 

"Ini sangat bermanfaat untuk pengangkutan barang ke daerah yang sulit dijangkau, dan tidak dilayani kapal besar. Sehingga, rute tersebut menjadi rute terbaik dan juga menghasilkan biaya yang paling efisien," kata Menteri Budi. 

Baca Juga:
Sepanjang Libur Lebaran, Penumpang ASDP Naik 3%, Kendaraan 9%

Menhub menjelasakan, konsep Hub dan Spoke dapat menekan biaya operasional kapal, biaya pengiriman dengan mempertimbangkan muatan yang dibawa kapal, harga bahan bakar, dan biaya kontainer. 

Hal penting lain yang disampaikan Menhub adalah, perlu adanya pemanfaatan sistem informasi berbasis jaringan dalam pengiriman barang angkutan tol laut, agar lebih mudah dikontrol. Tol Laut menjadi penting karena mayoritas wilayah Indonesia berupa perairan. 

Sehingga, transportasi laut menjadi moda yang memegang peranan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonominya.  "Saya berharap, melalui FGD ini memberikan masukan dan saran, untuk efektivitas penerapan Hub and Spoke, sehingga berdampak pada pemerataan ekonomi secara nasional," tutur Menhub Budi. 

Penyelenggaraan program Tol Laut di Indonesia ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Misi tersebut adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim. Serta, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

Rute trayek Tol Laut terus bertambah. Dari awalnya 13 trayek, tahun ini menjadi 32 trayek. Program ini telah mengoperasikan 32 kapal, dan menyinggahi 114 pelabuhan. Muatan yang diangkut telah  mencapai lebih dari 250 ribu ton. 

Pada 2020, angka perbandingan PDB antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yaitu 18,6% berbanding 81,4%. Hal ini menunjukkan pemerataan ekonomi yang masih timpang. 

Di sisi lain, disparitas harga barang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena produk kebutuhan bahan pokok dan bahan penting yang dikonsumsi di KTI, sebagian besar diproduksi di KBI. 

Turut hadir sebagai pembicara yaitu Pakar Transportasi ITS Raja Oloan Saut Gurning, Pakar Transportasi UGM Nur Yuwono, Peneliti Supply Chain Indonesia Rudy Sangian. (fhm)