JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kapal Penjaga Pantai China ternyata tetap aktif di dekat lokasi pengeboran Blok Tuna di Laut Natuna, yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, menurut analisis terbaru Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI).  

Melansir Energy Voice (15/11), AMTI menyebutkan, kapal Penjaga Pantai China mempertahankan kehadirannya secara berkelanjutan di dekat lokasi pengeboran Blok Tuna yang dikelola Premier Oil Tuna B.V di Utara Kepulauan Natuna sejak awal Juli lalu. 

Baca Juga:
Patroli KKP Hentikan 7 Kapal Perikanan Diduga Pelangar Aturan WPPNRI

“Data citra satelit dan sistem identifikasi otomatis (AIS) mengungkapkan beberapa pertemuan dekat antara kapal Penjaga Pantai China (CCG) dan penegak hukum dan Angkatan Laut Indonesia, serta kunjungan kapal induk Amerika Serikat (AS) di dekat lokasi itu, tetapi tampaknya tidak memiliki banyak efek pada CCG,” sebut AMTI. 

Padahal, data citra satelit dan AIS menunjukkan, dalam banyak kesempatan, kapal penegak hukum Indonesia mengejar kapal Penjaga Pantai China pada jarak kurang dari 1 mil laut. 

Baca Juga:
Selesai Diperbaiki September 2023, Kapal Pengawas KKP di Natuna Nambah 1 Lagi datang dari Jepang

Jarak itu jauh lebih dekat dari yang AMTI amati dari kapal patroli Vietnam dan Malaysia dalam kasus serupa baru-baru ini dengan China.  

AMTI menyatakan, hal tersebut menunjukkan Indonesia siap untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap China dibandingkan dengan negara tetangganya. 

Baca Juga:
Terdeteksi Ilegal, 2 Kapal Ikan Asing Berbendera Vietnam Dihentikan KKP

AMTI melaporkan, pada 12 November lalu, kapal Penjaga Pantai China 6305 tetap berada di Blok Tuna yang beroperasi di dekat rig pengeboran Blok Tuna dan kapal patroli Indonesia terus dikerahkan ke daerah tersebut. 

Blok Tuna memiliki peran strategis bagi geopolitik Indonesia karena terletak dekat dengan Laut China Selatan yang disengketakan.  

Untuk itu, demi segera mengembangkan Blok Tuna, Pemerintah Indonesia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi Premier Oil Tuna B.V yang juga mengelola Natuna Sea Block A.  

Jaminan ini mengingat wilayah Blok Tuna dari segi geopolitik rawan konflik karena berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Pemerintah RI memberikan jaminan berupa surat kepastian hukum beroperasi.(fh/sumber:kontan)