JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kabar reshuffle kabinet semakin santer dilaksanakan pada awal Desember 2021. Tepatnya pada 8 Desember atau Rabu Pon sebagaimana kebiasaan Presiden Jokowi mengambil ‘hari baik’. 

Salah satu urgensi reshuffle adalah memasukkan PAN ke kabinet usai resmi bergabung ke koalisi pemerintahan. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, mengamini kabar Jokowi berencana reshuffle pada 8 Desember. 

Baca Juga:
Isi Reshuffle Kabinet Hot Lagi, Pengamat: Terkait Mendag dan Akomodasi Partai Amanat Nasional

“Saya dengar juga isunya begitu. Katanya, sih [Rabu pon]. Tapi, kan, itu hak prerogatif Pak Jokowi,” kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Selasa (30/11).
Yandri mengatakan, pihaknya akan mengikuti kapan pun Jokowi ingin mengadakan reshuffle kabinet. PAN sendiri pun juga sudah menyiapkan kader untuk mengisi kursi kabinet jika diminta Jokowi.

Sosok tersebut di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

“Kalau PAN itu manut sajalah, kapan mau reshuffle. Kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader. Sudah sering saya sampaikan,” ungkap Yandri.

“Ada Ketum kan Bang Zul, ada Mas Tris (Soetrisno Bachir), Ketua DPP, ada Sekjen PAN, gitu, dan nama-nama lain. [Tapi] tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi,” tambah dia.

Yandri menegaskan, kader-kader PAN akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi. Termasuk jika Zulkifli Hasan dipilih menjadi menteri.

“Ya bukan masalah mau atau enggak. Kita tunggu kebijakan Pak Jokowi dulu, iya dong. Tapi dari sisi yang saya sampaikan tadi, kalau diminta ada Bang Zul, Mas Tris, ada Sekjen PAN, dan lain-lain,” terang dia.

Sementara itu, Yandri menekankan pihaknya hanya menyiapkan kader dan belum ada arahan terkait pos menteri mana yang berpotensi diisi oleh kader partainya.

“Belum tahu. Saya kalau masalah posisi, pos mana, belum tahu. Kok pengennya PAN? PAN itu enggak pakai penginnya yang mana. Kita tunggu dari Pak Jokowi aja. Kan, prerogatif Pak Jokowi. Bukan milih posisi atau mau di mana. Kita tunggu saja, gitu. Kita percayakan ke Pak Jokowi,” tegas dia.

Di sisi lain, Yandri menerangkan keinginan PAN untuk masuk ke kabinet Jokowi adalah permintaan dari kader parpol di berbagai provinsi

“Banyak kader PAN yang siap untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi dan PAN memang sudah, dari hasil Rakernas kemarin, kompak permintaan dari seluruh Indonesia, meminta memang bergabung dengan pemerintah. Jadi bukan maunya DPP, tapi seluruh provinsi meminta PAN bergabung dengan pemerintah,” tandas dia.

Tanya Tokek

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengklaim sampai saat ini pihaknya belum mengetahui kabar terkait rencana Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet pada Desember 2021 mendatang.

"Reshuffle? Saya tanya tokek Istana dulu. Enggak ada sampai sekarang, di WA (WhatsApp) group enggak ada itu yang ngomongin soal ini," canda Arsul di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/11).

Arsul lantas menjelaskan kebiasaan Jokowi saat berencana melakukan reshuffle kabinet. Jokowi, kata dia, tak pernah membahas reshuffle dengan para pimpinan Parpol koalisi sejak jauh-jauh hari. Melainkan dibicarakan saat berdekatan dengan waktu pengumuman reshuffle.

Posisi Wamen

Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 yang mengatur posisi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan ini menguatkan kabar pemerintah akan merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.

Selain pergantian menteri, Jokowi menyiapkan orang-orang baru menempati Wakil Menteri (Wamen).Tercatat dari 14 kursi wakil menteri yang telah terisi, ada tujuh posisi wakil menteri yang masih kosong. 

Posisi yang kosong yakni Wamen ESDM, Wakil Menteri Investasi, dan Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu Wamen Kementerian Perindustrian, Wakil Menteri PAN-RB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kabar yang beredar posisi kosong tersebut akan ditempati para politisi, relawan dan kalangan profesional. Salah satunya untuk mengakomodir Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung ke koalisi pemerintah sejak September lalu. Jokowi menyiapkan kursi menteri dan wakil menteri untuk partai tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan bagi-bagi posisi Wakil Menteri sebagai langkah untuk berbagi kekuasaan kepada kekuatan politik yang belum mendapatkan jatah banyak di kabinet.

 “Masih banyak yang belum dapat seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Hanura, dan lainnya,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga reshuffle ini akan menjadi yang terakhir dilakukan oleh Jokowi. Oleh sebab itu peluang perombakan secara besar kemungkinan bisa terjadi.

“Sangat mungkin karena situasinya mengizinkan perombakan secara banyak,” ujar Hendri saat dihubungi.

Hendri menganalisis Jokowi perlu memberikan jatah tersebut demi mengakhiri masa jabatannya dengan tenang pada 2024. Oleh sebab itu mantan Wali Kota Solo itu akan menggodok dengan cermat posisi pembantunya di kabinet. “Intinya tidak ada pergolakan (politik) dan semua bahagia,” kata Hendri.

Kabar yang beredar Jokowi bersiap melakukan reshuffle pada Rabu, 8 Desember 2021. Berdasarkan perhitungan kalender Jawa, tanggal tersebut bertepatan dengan hari Rabu Pon. Presiden sering mengadakan reshuffle di hari Rabu.

Meski demikian, pihak Istana menyatakan belum ada rencana Jokowi melakukan perombakan kabinet.

 “Belum ada,” kata Kepala Staf Kepresidenan Heru Budi Hartono.