Negara-negara Muslim Dunia Bersatu Bantu Atasi Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

  • Oleh : Dirham

Senin, 20/Des/2021 10:57 WIB
Tentara Taliban di Kabul. Tentara Taliban di Kabul.

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Negara-negara Muslim Dunia memutuskan akan bekerja dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menolong atau mengatasi krisis ekonomi Afghanistan. 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) akan mencoba membuka ratusan juta dolar aset Afghanistan yang dibekukan Barat dan komunitas global, guna mengatasi krisis kemanusiaan yang mulai muncul di negeri itu.

Baca Juga:
PBB Minta Negara Lain Bantu Afghanistan Cegah Kehancuran Ekonomi yang Bisa Membuat Kemiskinan

"Pada pertemuan khusus di Pakistan dari 57 anggota delegasi OKI mengatakan, mereka akan bekerja untuk membuka saluran keuangan dan perbankan untuk melanjutkan likuiditas dan aliran bantuan keuangan dan kemanusiaan (ke Afghanistan)," tulis AFP mengutip pertemuan itu, Minggu (19/12/2021).

"OKI juga mendesak para penguasa Afghanistan untuk mematuhi kewajiban di bawah perjanjian hak asasi manusia (HAM) internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus," tambah media itu lagi mengutip pertemuan yang sama.

Kekuasaan Afghanistan kembali direbut Taliban Agustus lalu. Sejak itu miliaran bantuan dan aset dibekukan komunitas internasional akibat ketidakpercayaan ke Taliban.

Afghanistan setidaknya memiliki dana cadangan US$ 9 miliar di Amerika Serikat (AS). Negeri itu juga memiliki US$ 431 juta dana cadangan bank sentral yang disimpan di Commerzbank dan sekitar US$ 94 juta disimpan di Bundesbank, Jerman serta US$ 660 juta di Swiss.

Dalam pertemuan OKI, Pakistan memperingatkan konsekuensi besar bagi dunia jika krisis ekonomi Pakistan berlanjut. Negeri itu meminta pemimpin dunia menemukan cara terlibat dengan Taliban untuk membantu menghindari bencana.

"Kita tidak bisa mengabaikan bahaya kehancuran ekonomi total," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan krisis yang semakin dalam dapat menyebabkan kelaparan massal, 'banjir' pengungsi, dan peningkatan ekstremisme.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, dunia perlu memisahkan definisi Taliban dengan rakyat biasa Afghanistan. Ia pun meminta negara Barat terutama AS memahami ini.

"Bahkan jika mereka telah berkonflik dengan Taliban selama 20 tahun," katanya. "Setiap negara berbeda... ide setiap masyarakat tentang HAM berbeda."

Hingga kini, belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Para diplomat menghadapi tugas sulit menyalurkan bantuan ke ekonomi Afghanistan yang dilanda krisis tanpa menopang kelompok Islam garis keras itu.

Mantan petinggi bank sentral Afghanistan sempat mengatakan, setidaknya negara itu membutuhkan US$ 150 juta serial bulan. Ini untuk mencegah krisis, menjaga nilai mata uang, menstabilkan harga. (ds/sumber CNBC News Indonesia)