Menteri Trenggono: Syahbandar Garda Terdepan Kawal Penerapan Penangkapan Ikan Terukur

  • Oleh : Fahmi

Selasa, 28/Des/2021 16:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan pengukuhan 34 syahbandar di pelabuhan perikanan di Jakarta, Selasa (28/12/2021). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan pengukuhan 34 syahbandar di pelabuhan perikanan di Jakarta, Selasa (28/12/2021).

JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh syahbandar di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi penangkapan ikan terukur yang akan segera diimplementasikan mulai awal tahun 2022. Selain itu juga mengawal pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi. 

“Pelabuhan perikanan menjadi central point dari pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Untuk itu perlu disiapkan SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang handal, cakap dan mumpuni untuk mengawal penerapan program tersebut,” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan pengukuhan 34 syahbandar di pelabuhan perikanan di Jakarta, Selasa (28/12/2021). 

Baca Juga:
KKP Rancang Permen Tata Cara Rehabilitasi Lingkungan Perikanan Budidaya, 15 Danau Jadi Prioritas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat jumlah pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia sebanyak 570  lokasi. Namun, SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang ada saat ini hanya berjumlah 113 orang dan ditempatkan pada 126 lokasi pelabuhan perikanan. 

“Jumlah SDM syahbandar di pelabuhan perikanan yang telah diangkat dan dikukuhkan sebesar 25% dari jumlah pelabuhan perikanan yang semestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran. Itu artinya KKP masih membutuhkan sekitar 450 orang syahbandar di pelabuhan perikanan,” lanjutnya. 

Baca Juga:
Perda RTRW Sulawesi Selatan Terbit, KKP : Produk Hukum Pertama Hasil Integrasi Muatan Perairan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja

Menteri Trenggono juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah menyiapkan proses pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan. Pengangkatan syahbandar di pelabuhan perikanan berada dalam kewenangan Kementerian Perhubungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

“Saya meminta agar kerja sama yang sudah terjalin baik ini dapat terus ditingkatkan. Diklat kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dapat terus dilakukan setiap tahun untuk selanjutnya diangkat, dikukuhkan dan ditempatkan agar kekurangan syahbandar di pelabuhan perikanan dapat segera terpenuhi,” katanya. 

Baca Juga:
Menteri Trenggono Siapkan Bantuan Pembiayaan Bagi Korban Kebakaran Kapal di Cilacap

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sinergi antara KKP dan Kementerian Perhubungan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Dia berharap agar syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menjaga profesionalitas dalam bekerja dan mengutamakan pelayanan publik untuk keselamatan pelayaran. 

“Sebagai aparatur, syahbandar di pelabuhan perikanan harus dapat memberikan pelayanan dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab. Utamanya untuk keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan,” tandasnya.(fhm)