Wali Kota Bima Arya Sebut Biskita Transpakuan Kota Bogor Kembali Beroperasi Mulai 17 Januari 2022

  • Oleh : Dirham

Sabtu, 15/Janu/2022 15:31 WIB
Bus Transpakuan Bogor mulai beroperasi. Bus Transpakuan Bogor mulai beroperasi.

 

BiskitaBOGOR (BeritaTrans.com) - Wali Kota Bogor Bima Arya mengumumkan transportasi massal Biskita Transpakuan akan kembali beroperasi dalam waktu dekat ini.

Baca Juga:
BPTJ Bersyukur Minat Masyarakat Terhadap Angkutan Perkotaan Terus Meningkat

Sebelumnya, operasional Biskita Transpakuan dengan skema Buy the Service (BTS) dihentikan sementara oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.

"Saya kemarin komunikasi dengan Plt Kepala BPTJ dan Insya Allah kembali mengaspal paling lambat hari Senin tanggal 17 Januari," ungkap Bima Arya, Sabtu (15/1/2022).

Baca Juga:
Biskita Transpakuan Bogor Resmi Beroperasi di Koridor 5, Gratis Loh!

Namun begitu, dengan adanya penghentian sementara beroperasinya tranportasi publik ini, lanjut Bima, dijadikan momen Pemkot Bogor dan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor untuk melakukan persiapan, baik armada maupun shelter.

"Selama tidak beroperasi kami cek-cek lagi kesiapan armada, dan 1-2 hari ini juga sama. Sehingga untuk hari Senin siap kembali melayani warga Bogor," kata Bima.

Baca Juga:
Kehadiran Biskita Transpakuan Butuh Dukungan Berbagai Pihak Agar Diminati Masyarakat

Bima menegaskan, layanan Biskita Transpakuan masih secara gratis sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

"Nanti tahapan tahapan untuk berbayarnya terus kami komunikasikan dengan BPTJ dan dewan," pungkasnya.

Operasional Sempat Dihentikan

Sebelumnya, BPTJ Kemenhub mengumumkan penghentian operasional Biskita Transpakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di daerah lain yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub.

Alasan penghentian transportasi massal ini lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.

Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. (ds/sumber Liputan6.com)