Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Balik Modal 40 Tahun, China Tetap Untung Besar

  • Oleh : Fahmi

Rabu, 02/Mar/2022 11:25 WIB
Foto:Istimewa Foto:Istimewa

JAKARTA (BeritaTrans.com) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau KCJB sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000, sesuai dengan hasil studi yang dilakukan oleh Polar Universitas Indonesia. 

Dengan asumsi harga tiket sebesar itu, balik modal diperkirakan mencapai 40 tahun. Itu pun dengan asumsi keterisian jumlah penumpang terpenuhi. Dengan kata lain, perkiraan balik modal bisa lebih panjang.  

Baca Juga:
Nasib Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Usai Biaya Membengkak Lagi

KCJB akan dilayani oleh 68 kereta per hari dengan 11 trainset kereta. Nantinya, transportasi canggih itu juga akan melewati empat stasiun. 

Sekadar informasi, mega proyek tersebut diperkirakan memakan biaya investasi hingga Rp 113,9 triliun. Jumlah tersebut meleset dari perhitungan awal sebesar Rp 84,3 triliun. Investasi ini juga melampaui perkiraan investasi yang ditawarkan Jepang sebelumnya. 

Baca Juga:
Ridwan Kamil Tanggapi Proses Pembuatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Terlepas dari lamanya masa balik modal dan tingginya biaya investasi, China tetap akan diuntungkan dari proyek tersebut. Berikut sederet alasannya: 

1. Keuntungan bunga utang 

Baca Juga:
Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikirim Ke Indonesia dari Cina

Menilik ke belakangan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). 

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. 

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun. 

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2014-2019, Rini Soemarno. 

Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016. 

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN. 

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. 

Terlebih, meski utang tidak ditanggung lagsung pemerintah, utang tersebut nantinya akan dibebankan kepada perusahaan BUMN Indonesia yang terlibat dalam konsorsium tersebut. 

Sesuai dengan rencana awalnya yakni menggunakan skema business to business, maka utang akan ditanggung oleh konsorsium yang di dalamya terdapat beberapa perusahaan BUMN yang terlibat yakni PT KAI (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PTPN. 

Seperti diketahui, keempat BUMN tersebut membentuk usaha patungan yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Perusahaan ini kemudian menggenggam saham sebesar 60 persen di PT KCIC. Sementara sisa saham 40 persen digenggam konsorsium China. 

2. Konsesi dijamin pemerintah 

Pada 2016 silam, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menjamin perjanjian konsesi proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan mengalami pembatalan sepihak dari pemerintah. 

Dalam klausul yang disepakati, perjanjian konsesi tidak dapat dibatalkan sepihak oleh pemerintah meskipun diperintah Undang-undang (UU). 

Konsesi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yakni 50 tahun. Jaminan bahwa perjanjian tidak akan dibatalkan tertuang dalam poin keenam. 

Bahkan selain konsesi, pemerintah Indonesia yang sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan sepeserpun duit APBN dengan skema business to business, akhirnya harus merevisinya. 

Penegasan semua biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa uang APBN sebelumnya disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. 

Meski demikian, Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021. 

3. Besarnya penyerapan produk dan tenaga kerja China 

Keuntungan ketiga yang didapatkan China tentulah serapan tenaga kerja maupun produk impor asal China. Proyek ini diketahui melibatkan cukup banyak TKA China. 

Penggunaan banyaknya TKA China di proyek ini bahkan sempat menuai polemik seperti pengguna tukang las rel yang harus didatangkan dari sana. 

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga jadi berkah besar bagi sejumlah BUMN China. Selain trainset kereta, semua relnya juga dibeli dari China. 

Dikutip dari People's Daily Online, perusahan pembuat Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah China Railway Material Co Ltd. People's Daily Online sendiri merupakan anak People’s Daily, surat kabar yang terafiliasi dengan Partai Komunis China (PKC). 

China Railway Material Co Ltd yang merupakan BUMN RRC ini mengirimkan sekitar 8.000 ton rel R.60 yang memang dibuat untuk lintasan kereta berkecepatan tinggi. 

Rel ini dikirimkan dari Pelabuhan Fangchenggang, Guangxi Zhuang, sebuah daerah otonomi khusus di Selatan China. 

Pengiriman dilakukan sejak 28 November 2020. Rel-rel yang dipakai di China sejatinya memiliki panjang 100 meter, namun untuk menyesuaikan dengan teknologi kereta cepat yang dibangun di Indonesia serta memudahkan pengiriman, panjang rel dibuat masing-masing 50 meter. 

"Kami mengekspor total 37.900 ton rel besi untuk mendukung pembangunaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah ekspor perdana kami untuk produk rel berkecepatan tinggi dengan panjang 50 meter buatan China," kata Wang Hui, CEO China Railway Material Co Ltd.(fh/sumber:kompas)