Jokowi: Jangan Sepelekan Kelangkaan Kontainer

  • Oleh : Redaksi

Jum'at, 25/Mar/2022 11:02 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kelangkaan kontainer yang terjadi tidak bisa disepelekan. Jika hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin akan memicu kenaikan harga barang dan masyarakat yang kena getahnya.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga:
Jasa Raharja Jawa Barat Serahkan Santunan Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo

"Kelangkaan kontainer, jangan main-main dengan kelangkaan kontainer. Harganya 5-6 kali lipat harga normal," kata Jokowi.

Jokowi terjadinya kelangkaan kontainer tak lepas dari imbas disrupsi. Dampaknya, kata Jokowi tidak main-main karena dapat memicu pergerakan harga barang yang cukup signifikkan di tingkat konsumen.

Baca Juga:
Kapal Pengangkut 30 PMI Tenggelam di Perairan Pulau Putri Batam, 7 Orang Hilang

"Dulu normal, bapak ibu mau cari 1.000 kontainer bisa sehari. 2.000 gampang. Sekarang cari 1 saja sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main," kata Jokowi.

"Karena kelangkaan kontainer, distribusi barang semuanya terganggu baik dari negara satu ke negara lain baik provinsi ke provinsi yang lain. [...] Pre-cost naik 6 kali lipat. Artinya apa? Beban barang akan naik," tegasnya.

Baca Juga:
Kelebihan Muatan, Kapal Angkut 15 Ribu Domba Tenggelam di Laut Merah

Situasi ini, kata Jokowi, akan berimbas pada pergerakan inflasi. Meskipun saat ini Indonesia cukup berhasil menjaga ekspektasi inflasi, namun bukan tidak mungkin hal ini dapat terpengaruh jika tidak dicermati.

"Sekarang kita bisa mengendalikan inflasi 2,2%. Amerika yang biasanya tidak lebih dari 1%, sekarang sudah 7,5%. Semua negara naik bahkan Turki naik hampir 50%," tegasnya.

Jokowi menegaskan dalam situasi saat ini, kas keuangan negara menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Jokowi juga menginginkan peranan perusahaan pelat merah dalam membantu perekonomian nasional.

"Caranya ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan sendiri, bangga buatan Indonesia," tegasnya.

Respon GPEI dan ALFI

Sebelumnya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) mendesak Presiden Joko Widodo agar menginstruksikan kepada jajaran Kementerian terkait segera menangani kasus kelangkaan kontainer yang telah berdampak kepada naiknya tarif ocean freight.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro menjelaskan meroketnya ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tak terkendali lagi karena hingga mencapai 500 persen hampir di seluruh rute pelayaran utama. Naiknya ocean freight, jelas menghambat ekspor nasional yang saat ini sedang menggeliat dan diminta oleh Kepala Negara untuk digenjot.

“Kami meminta pemerintah seperti India dan Thailand dan lainnya campur tangan kita juga punya Komisi Pengawas Persaingan Usaha [KPPU]. Tapi pemerintah juga harus campur tangan. Kami berharap pemerintah juga bisa mengundang para liner seperti India mereka memberikan sanksi harus bisa menyediakan jumlah minimal kontainer kalau tidak izin berlayarnya nggak keluar,” ujarnya, Senin (23/8/2021).

Toto yang juga ketua umum Depalindo menjelaskan telah berkoordinasi kepada negara lainnya yang tergabung dalam Asia, Eropa dan Amerika shipping council dalam menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Bahkan Presiden AS juga akan melakukan penyelidikan terkait dengan persaingan usaha karena berkaitan dengan tarif peti kemas yang membebani para pelaku.

“Para Liner beroperasi kapal di kita harus memenuhi kebutuhan minimal peti kemas di tempat kita supaya tidak kesulitan. Ini seperti permainan, kargo kita semua keblok. Sama saja ekspor ke barat terhenti. Ini mestinya pemerintah campur tangan. Ini sudah rapat bersama negara lain tapi kami belum lihat ada concern dari Kementerian kita. Makanya kami mendesak Presiden supaya memberikan instruksi,” jelasnya.

Menurutnya apabila kondisi saat ini tidak mengalami banyak perubahan dan penyelidikan dibandingkan, sampai tahun depan pun persoalan ini masih belum ada solusinya.

“Ini masih harus dibedah. Kalau enggak dilihat ada enggak ada action apa-apa mereka makin seenaknya. Ocean freight kan naiknya udah gila-gilaan. Rata-rata kisaran 500 persen menjadi ribuan dollar dari sebelumnya ratusan dollar AS,”imbuhnya.

Dia memaparkan kerugian yang dialami pelaku sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur karena tidak tersedianya peti kemas. Apalagi dengan meroketnya ocean freight para pembeli juga pada akhirnya tidak mau membayarnya.

Imbasnya, barang yang tak dibayar juga batal diberangkatkan. Kerugian ini terjadi bagi sejumlah industri nasional karena sudah memproduksi barang tetapi batal berangkat dan tak dibayar dibayar. Menurutnya, aksi yang tegas perlu diambil oleh Kementerian Perhubungan karena sebagai pihak yang berwenang memutuskan kapal keluar masuk wilayah Indonesia.

Kelangkaan kontainer ini pun tak luput dari sorotan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Dahlan menyebutkan kelangkaan kontainer saat ini merupakan yang terparah.

Para pengusaha besar juga menjerit karena ekspor yang terancam setengah mati. Sewa kontainer meroket yang belum pernah kenaikannya setinggi saat ini. Tahun lalu, sebut Dahlan, sewa kontainer 40 feet masih berada di kisaran US$2.500 dan saat ini sudah di kisaran US$16.000.

“Bukan saja sangat mahal juga sangat langka. Sulit mendapat kontainer. Bahkan sulit mendapat kapal,” kata Dahlan seperti dilansir dari Disway.

Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) telah menyampaikan usulan kepada pemerintah guna mengatasi persoalan kelangkaan kontainer dalam rangka mendorong kelancaran arus barang ekspor dan impor Indonesia.

 Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan usulan yang telah diajukan, yakni pertama dengan mengoptimalkan utilisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan pengeluaran / pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence (belum ada clearance) di setiap terminal Pelabuhan. Kemudian, pihak pelayaran juga bisa secara transparan menyampaikan laporan lebih awal kepada eksportir dan instansi terkait jika memang kapasitas muat mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir. 

 Masalahnya Yukki pun meminta Kapasitas muat kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong (reposition).

“Kedua, kami mengusulkan diberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished goods dari pabrik ke gudang logistik," ujarnya, Senin (23/8/2021).

Menurutnya, jika pabrik ada fasilitas pabean seperti kawasan berikat (KB) atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maka telah didukung pihak Ditjen Bea Cukai untuk memberikan kemudahan proses izin relokasi.

Sementara ini dari KB/KITE ke lokasi gudang Pusat Logistik Berikat (PLB), TPS atau Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Selain itu, pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas nya dapat diawasi dan di monitor oleh instansi terkait maupun pengguna jasa.

Ketiga, optimalisasi keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Dalam kaitan ini, percepatan dan kemudahan perizinan kegiatan berusaha segera dapat dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih besar (praktik monopoli, larangan / pembatasan ekspor / impor dan sebagainya).

Keempat, pemberian subsidi kepada eksportir, khususnya komoditas yang memiliki daya saing tinggi dengan kategori (RCA >1) sehingga mampu mengubah cara pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF dan memiliki bargaining terhadap pembeli di luar negeri.

“Kelima juga memberikan subsidi kepada operator pelayaran sehingga mau melakukan repositioning [repo] kontainer kosong yang masih tertahan di beberapa tempat,” terangnya.

Yukki pun tak memungkiri bahwa kelangkaan kontainer mendorong kenaikan harga logistik. Hal ini semakin diperparah karena selama masa Pandemi terjadi aktivitas penurunan impor Indonesia yang menyebabkan kelangkaan kontainer terutama 40 kaki untuk ekspor. Impor Indonesia yang lebih kecil tersebut menyebabkan rendahnya jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia, selain itu terjadinya ketidakseimbangan arus kontainer ekspor dan impor Amerika Asia menaikkan harga kontainer.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kelancaran arus barang ekspor dan Impor di Indonesia dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini masih harus berhadapan dengan isu-isu di lapangan, yaitu soal kelangkaan peti kemas (shortage container), tidak tersedianya ruang di kapal (full book), isu penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang bisa mengakibatkan penyetopan produksi, serta lemahnya ekosistem data/komunikasi antar pelaku moda transportasi, pemilik barang, forwarder, dan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait.