JAKARTA (BeritaTrans.com) - Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk memperkuat kemitraan di sektor kelautan dan perikanan, terutama dari sisi penjaminan mutu produk. Komitmen tersebut terlihat pada pertemuan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diwakili oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dengan National Fishery Products Quality Management Service (NFQS), Korea Selatan. 

"Indonesia dan Korea Selatan telah lama memiliki sejarah yang baik dalam kerja sama di bidang kemaritiman dan perikanan termasuk di dalamnya hubungan perdagangan ikan," kata Plt. Kepala BKIPM, Hari Maryadi saat digital bilateral meeting dengan Korsel, Senin (30/5/2022). 

Baca Juga:
Kementerian-KP Galang Dukungan Internasional, Perluas Kawasan Konservasi Laut

Hari menambahkan, dalam upaya menjaga mutu serta keamanan hasil perikanan kedua lembaga telah membentuk kerja sama bilateral  sejak 2 September 2016. Melalui Arrangement on the Cooperation in Quality Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and Fishery Products yang ditandatangani di Bali, kedua lembaga sepakat melakukan formalisasi dan saling menghargai serta mengakui sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang berlaku di masing-masing negara. 

Adapun pada pertemuan hari ini, kedua lembaga membahas dan berdiskusi berbagai perkembangan terbaru. 

Baca Juga:
KKP Temui Kejagung, Minta Pendampingan Peraturan Pengelolaan Lobster?

"Tentu yang berkaitan atau berdampak terhadap perdagangan komoditas ikan dan hasil perikanan serta perubahan teknis yang mungkin terjadi dalam perdagangan komoditas ikan dan hasil perikanan kedua negara," jelas Hari. 

Dalam kesempatan ini, Hari menyebut jajarannya terus membangun komunikasi sekaligus mencari solusi terbaik yang saling menguntungkan antara NFQS dan BKIPM dalam rangka semangat fasilitasi perdagangan (trade facilitation) dan persahabatan kedua negara. Dia menambahkan, saat ini BKIPM memiliki tugas utama, yaitu mencegah masuk dan tersebarnya penyakit ikan, serta pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan serta pengendalian dan pengawasan produk rekayasa genetik/Genetically Modified Organism atau GMO.  

Baca Juga:
Kementerian-KP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

"Ini amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," tegasnya. 

Dalam rangka memenuhi ketentuan di dalam UU tersebut, Hari memastikan KKP telah membentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan. Beleid tersebut merupakan aturan importasi komoditas ikan dan hasil perikanan ke Indonesia.

"Peraturan ini telah kami proses sesuai aturan World Trade Organization (WTO) dan kami telah melakukan notifikasi WTO," tutup Hari.(fhm)