Oleh : Naomy
Menhub dan jajaran dalam rapat dengar dengan Komisi V DPR
JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berupaya mengintensifkan pendanaan kreatif non APBN dan menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional.
Hal itu perlu dilakukan, agar konektivitas antarwilayah di Indonesia dapat terus berjalan di tengah keterbatasan fiskal negara.
Hal ini disampaikan Menhub saat melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023, Selasa (7/6/2022).
Baca Juga:
Arus Balik dari Sumatera Menuju Jawa Melalui Penyeberangan Terpantau Lancar dan Terkendali
Menurutnya, indikator ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (year on year), atau lebih baik dari sejumlah negara lain seperti: Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), AS (4,29%), dan Jerman (4,0%).
Namun di sisi lain, situasi ketidakpastian global yang masih tinggi baik tentang Covid-19 maupun geopolitik dunia (konflik Rusia-Ukraina), membuat pemerintah harus melakukan antisipasi dengan melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2023.
Baca Juga:
Puncak Arus Balik, Pemerintah Tambah Jumlah Perjalanan Kapal dan Kapasitas Rute Panjang-Ciwandan
Data lima tahun terakhir, menunjukkan gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi yang diberikan kepada Kemenhub.
"Pada tahun 2023, pagu kebutuhan Kemenhub sebesar Rp73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp33,02 triliun atau terdapat selisih/gap sebesar Rp40,78 triliun.
“Gap yang ada ini harus dikreasikan dari pendanaan kreatif (non APBN). Beberapa pendekatan yang melibatkan pihak swasta telah kami lakukan untuk mengembangkan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara,” tutur Menhub.
Sampai saat ini kata dia, peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi makin baik.
Upaya membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara telah dilakukan seperti dengan Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa.
“Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan lagi,” ujar Menhub.
Selain mengintensifkan pendanaan kreatif dan mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU), penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan.
Menhub menjelaskan, fokus dan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja tahun 2023 diarahkan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, Major Project, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas), mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita memang seyogyanya konsentrasi pada proyek yang sudah ada. Kalau ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok). Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Di mana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN. Ini akan menjadi format yang akan dilakukan di daerah-daerah lainnya,” beber Menhub.
Sesuai arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, telah ditetapkan Tema RKP tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Makna inklusif dan berkelanjutan ini dalam. Artinya tugas kami tidak hanya bagaimana membangun transportasinya saja, tetapi bagaimana bisa menghasilkan efek berganda yang mendukung sektor pariwisata dan sektor lainnya. Misalnya, ketika membangun kereta api Makassar – Parepare, kami bersama pemda juga ikut memikirkan pengembangan destinasi wisatanya bernama Ramang-ramang yang sangat indah sekali,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya memahami pagu indikatif tahun 2023 yang dialokasikan kepada Kemenhub.
“Kami minta Kemenhub untuk menyesuaikan pagu indikatif dengan program pembangunan yang berskala nasional dan juga yang menjadi aspirasi daerah,” ungkapnya.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Bappenas tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2023, Pagu Indikatif Tahun 2023 Kemenhub dari sumber pendanaannya meliputi Rupiah Murni Rp18,23 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,55 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,48 triliun, Pinjaman Luar Negeri Rp958 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp8,78 triliun.
Dari total pagu indikatif 2023 sebesar Rp33,02 triliun, telah dilakukan rekomposisi alokasi anggaran dan SBSN per unit Eselon I di lingkungan Kemenhub yakni: Sekretariat Jenderal Rp541 miliar; Inspektorat Jenderal, sebesar Rp96 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp5,15 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp8,86 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp7 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp160 miliar; Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,66 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp259 miliar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPSDMP Djoko Sasono, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Umar Aris, Sesditjen Perhubungan Udara Nur Isnin, dan Sesditjen Perhubungan Laut Arif Toha. (omy)
