JAKARTA (BeritaTrans.com) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk membahas kelanjutan beberapa proyek infrastuktur di Indonesia. Salah satunya, proyek semi cepat dari Jakarta ke Surabaya. 

"Saya besok mau ke Jepang jadi mau memastikan bahwa MRT itu berjalan dengan baik, dan cepat. Saya akan ketemu (Menteri Trasnportasi Jepang) untuk memastikan. Hubungan kita dengan Jepang baik," kata Menhub saat menghadiri acara Soft Opening Pengoperasian Stasiun Matraman, pada Ahad (19/6/2022). 

Baca Juga:
Menhub Temui Sejumlah Pihak di Jepang, Bahas Kerja Sama Transportasi

Menhub menjelaskan, Jepang itu salah satu negara yang banyak memberikan pinjaman kepada Indonesia, yang sudah berjalan itu ada MRT, pelabuhan Patimban yang jumlahnya triliunan rupiah. 

"MRT dan Patimban harus saya kawal ketepatan waktu, harga yang rasional dan ketepatan komunikasi dan layanan. Ada dua lagi proyek yang akan kita sampaikan, yaitu kereta semi cepat dari Jakarta menuju Surabaya. Satu lagi adalah proyek melakukan uji coba kendaraan" ujarnya. 

Baca Juga:
Penandatanganan Paket Kontrak 205 MRT Jakarta Disaksikan Menhub

Nantinya, direncanakan akan dilakukan merger dengan Menteri transportasi Jepang terkait dua proyek tersebut. Sekaligus, Menhub akan secara langsung menyampaikan masalah transportasi yang terjadi Indonesia. Kemudian akan dilakukan diskusi dengan pihak Pemerintah Jepang agar kerjasama yang sudah ada ini makin lancar. 

"Saya ke sana akan ketemu yang merger dengan Menteri transportasi Jepang," ujarnya. 

Baca Juga:
KCIC: Penumpang Whoosh Masih Ramai pada H+3 Lebaran, Lonjakan Pengguna Diprediksi Sampai Lebih dari 20 Ribu

Lebih lanjut, Menhub menegaskan, pada dasarnya Pemerintah Indonesia ingin angkutan massal itu menjadi prioritas, mayoritas masyarakat harus menggunakan angkutan massal. 

"Angkutan kereta api ini adalah merger, sekarang sudah 1,2 juta orang menggunakan Kereta Apili listrik dan apa yang kita lakukan ini akan improve pada saat headways itu 3 menit akan ada 2 juta orang yang menggunakan kereta insyallah 2-3 tahun," ujarnya. 

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur transportasi termasuk dibangun dan dioperasikannya Stasiun Matraman. 

"Ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan, kita perbaiki stasiun dengan baik membuat rail kereta api double track. Yang luar kota sendiri, dalam kota sendiri, itu menjadi kemampuan yang meningkat," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, meminta Stasiun Matraman bisa diisi oleh tenan-tenan dari UMKM. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Soft Opening Pengoperasian Stasiun Matraman, pada Ahad (19/6/2022). 

Acara ini juga turut hadir Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi, Direktur Wahid Foundation Yenny Zannuba Wahid, serta perwakilan dari komunitas disabilitas Catur. 

"Ada hal lain yang sengaja ngundang pak Teten supaya pak Didiek inget-inget ada tugas negara yang namanya UMKM. saya jujur baru 2 hari yang lalu, pak Teten harus hadir ke sini (soft opening stasiun Matraman) cari UMKM yang terbaik. Kalau belum ada, apalagi tenan luar negeri singkirin," kata Menhub Budi. 

Menhub mengatakan diperlukan dukungan lain yang diberikan melalui penyediaan infrastruktur publik kepada UMKM. Misalnya di pelabuhan, bandara, stasiun kereta api dan rest area harus menyediakan untuk UMKM. 

"Pak Teten sudah ngomong 30 persen harus diisi UMKM. UMKM itu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, dan mereka kalau berhasil kompetisi mereka membuat industri-industri baru yang bisa menghidupi orang banyak. Sekali lagi pak Didiek (Dirut KAI) di kasih ruang untuk UMKM 30 persen dan pastikan yang disini UMKM," katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM Teten Masduki mengatakan kepada Menhub, UMKM begitu besar jasanya bagi negeri ini. Dimana para pelaku UMKM dengan inisiatif dan modal sendiri mereka bisa melahirkan lapangan kerja yang luar biasa. 

"Saat ini 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh UMKM dan kontribusi terhadap PDB 61 persen. Padahal mereka hanya mengakses kredit perbankan cuma 19,8 persen bayangkan kalau seperti di Korsel 81 persen produk perbankan itu untuk UMKM," kata MenkopUKM Teten. 

Bahkan, UMKM dari krisis ke krisis juga terbukti yang jadi penyelamat dinamisator ketika ekonomi pelaku-pelaku usaha yang besar dalam situasi ekonomi yang lesu. Biasanya usaha besar menunggu investasi dan menunda ekspansi bisnis, sementara UMKM tidak bisa karena berkaitan langsung dengan keluarga. 

"Karena itu di UU Cipta Kerja Pak Presiden tidak ingin lagi menganak tirikan UMKM. Jadi, sekarangkatang belanja pemerintah 40 persen harus membeli produk UMKM. Begitu juga ruang-ruang usaha di transportasi publik seperti di stasiun, di Pelabuhan di rest area, di terminal, ini harus disediakan untuk UMKM," pungkas Teten. (fhm)