Oleh : Redaksi
Penandatanganan kontrak simbolis pekerjaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) TA 2022 dengan total 19 paket senila Rp 5,3 triliun, digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Senin (29/8/2022). (KOMPAS.com/Hilda B Alexander)
JAKARTA (BeritaTrans.com) - Sebanyak 19 paket dengan total nilai kontrak Rp 5,321 triliun untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun Anggaran (TA) 2022 resmi ditandatangani, Senin (29/8/2022).
Paket kontrak dalam lingkup pekerjaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga tercatat sebagai yang terbesar yakni senilai Rp 4,599 triliun untuk 8 paket.
Baca Juga:
Hardiknas 2023, Presiden Jokowi Beri Tanda Kehormatan ke 5.685 Guru dan PNS
Disusul kemudian Ditjen Perumahan dengan nilai kontrak sebesar Rp 567 miliar untuk satu paket kontrak, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak Rp 111,9 miliar, dan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 42,8 miliar untuk 6 paket kontrak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fatah menuturkan, paket pekerjaan harus dilaksanakan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan.
Baca Juga:
BNPB Pastikan Pembersihan Puing Rumah Terdampak Gempabumi Cianjur Selesai Dalam 40 Hari
"Hal ini sesuai pesan Presiden bahwa prioritas pembangunan nasional ke depan adalah pembangunan infrastruktur IKN, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan," ujar Basuki.
Pembangunan Infrastruktur IKN tidak sekadar membangun dan dimanfaatkan, namun juga harus memenuhi dua tujuan yakni jaminan mutu dan estetika.
Baca Juga:
Adhi Karya Banyak Dapat Proyek IKN: Rumah Menteri hingga Jalan Tol
Proses pembangunannya juga diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tercipta konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” yang berkelanjutan, serta menghindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN.
Selanjutnya, pembangunan dilaksanakan dengan kekhususan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang meliputi pemberdayaan pelaku usaha lokal skala kecil, penggunaan tenaga kerja lokal dan material lokal di Pulau Kalimantan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Dalam pelaksaannya, pembangunan infrastruktur IKN akan menerapkan tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, antara lain keselamatan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
Tertib penyelenggaraan keselamatan tersebut wajib dilaksanakan dan akan menjadi persyaratan dalam pelaksanaan kontrak.
Terkait dengan hal ini, Basuki mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dalam melaksanakan tugasnya untuk selalu bertindak professional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif.
Kemudian memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusinya; serta berorientasi pada hasil nyata, tugas bukan hanya menjamin sent, tapi delivered.
Oleh karena itu, Zainal Fatah memastikan, Kementerian PUPR akan mengawasi langsung pekerjaan fisik di lapangan, dan juga mencocokkan dengan data dalam e-katalog.
Selain itu, pengawasan juga dilakukan bersama dengan terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Hal ini agar semua berjalan tepat, cepat, profesional, dan seiring sejalan antara percepatan penyerapan anggaran, dan percepatan pembangunan fisik," ujar Zainal menjawab Kompas.com, Senin (29/8/2022).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menambahkan, kegiatan penandatanganan paket kontrak pekerjaan infrastruktur IKN ini penting dan tercatat sebagai momen bersejarah.
"Karena termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara. Kami menilai ini sebagai kegiatan besar untuk membangun pusat pertumbuhan baru Indonesia, dan bukan kegiatan fisik semata," ujar Isa.
Selama ini, lanjut Isa, 70 persen kegiatan ekonomi dan uang beredar ada di Jakarta yang dihuni hanya 10 juta jiwa.
Karena itu, pembangunan IKN diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi, dan menjadikan pembangunan lebih merata.
"Kita membuat pusat kegiatan baru dengan desain yang lebih baik, sehingga melibatkan partisipasi dari barat, timur, utara, dan selatan Indonesia. Presiden ingin membangun 15 pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan IKN ini adalah awalnya," tutur Isa.
Isa optimistis, jika pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berkualitas tinggi, akan menjadi modal untuk menarik minat investor lainnya.
"Karena kami berharap, satu rupiah yang dikeluarkan dari APBN akan memicu empat hingga lima kali lipat investasi yang datang. Dan kami tengah berupaya untuk itu," cetus Isa.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan, pembangunan IKN juga dipastikan mendorong penggunaan produk dalam negeri yang kualitasnya setara dengan produk asing.
Sampai dengan Agustus 2022 ini, LKPP telah membekukan total 13.600 produk impor sehingga tidak bisa diakses.
Oleh karena itu, LKPP akan terus bekerja sama dengan Otorita IKN dan Kementerian PUPR bahwa produk lokal akan menjadi prioritas.
"Saya setuju dengan Pak Presiden bahwa pembangunan IKN bukan sekadar pembangunan fisik tapi mendorong pertumbuhan agregat ekonomi Nasional," cetus Abdullah.
Oleh karena itu, tegas dia, Badan Usaha Jasa Knstruksi (BUJK) dan penyedia jasa lainnya harus membeli produk dalam negeri melalui e-katalog yang dapat dikontrol secara transparan dan terukur.
Ada pun ke-19 paket pekerjaan yang ditandatangani pada hari ini sebagai berikut:
(ny/Sumber:Kompas com)
