JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan program Ekonomi Biru yang sudah digagas ke forum tingkat nasional maupun internasional. Terbaru, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) memaparkan program Ekonomi KKP ke forum yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.

Kepala BRSDM KKP I Nyoman Radiarta mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi keynote speaker pada Road to Ocean 20: Workshop on Partnership towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources. Kegiatan ini diselenggarakan oleh United Nations (UN) Office of the Resident Coordinator in Indonesia pada Senin (26/9/2022) di Jakarta, 

Baca Juga:
Kementerian-KP Kenalkan Program Ekonomi Biru pada Sidang COFI ke-36

Nyoman mengatakan, pertumbuhan penduduk dunia memberikan tekanan ekologi dan ekonomi pada sumber daya kelautan dan perikanan dunia. Setiap negara pesisir menghadapi tantangan yang sama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat di tengah sumber daya yang semakin menipis. Menyikapi permasalahan tersebut, KKP menerapkan kebijakan ekonomi biru berdasarkan prinsip keseimbangan antara kemakmuran rakyat, pembangunan ekonomi dan sosial bangsa dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan masyarakat di masa depan.

"Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Program Ekonomi Biru mengelola sumber daya alam yang melimpah ini secara aktif dan merata menjadi lebih sehat, lebih aman, lebih tangguh dan produktif dengan berfokus pada pemahaman ekologi dan ekonomi pada kegiatan ruang laut," ujar Nyoman.

Baca Juga:
KKP-USAID Dukung Peran Perempuan dan Disabilitas Wujudkan Inklusivitas Ekonomi Biru

Dalam implementasi ekonomi biru, KKP memiliki lima program strategi. Pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi. Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan. 

Ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri. Keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Kelima, Program Bulan Cinta Laut untuk mengatasi sampah laut.

Baca Juga:
Cari Pembiayaan Alternatif, KKP Buka Skema Kerja Sama untuk Program Ekonomi Biru

"Bagi Indonesia, Ekonomi Biru adalah masa depan. Kami percaya bahwa peluang untuk mengelola lautan kita secara berkelanjutan sambil menjaga orang-orang kita, untuk memberi mereka kemakmuran dan kesetaraan ekonomi terbuka lebar. Workshop ini adalah pertemuan penting di mana kita berkumpul untuk berbagi semangat dan komitmen yang sama untuk masa depan lautan kita. Saya berharap dari sini, kita dapat bekerja sama untuk mengundang komunitas internasional untuk memobilisasi peluang kolaborasi dan investasi untuk mewujudkan pengelolaan laut dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Nyoman.

Sementara itu UN Resident Coordinator Valerie Julliand mengatakan, selama Konferensi Kelautan PBB 2017, Kepala Negara dan Pemerintahan serta perwakilan tingkat tinggi menekankan pentingnya kemitraan yang efektif serta peningkatan kerja sama, koordinasi, dan koherensi kebijakan, di semua tingkat semua pemangku kepentingan terkait. Solusi untuk laut yang dikelola secara berkelanjutan berbasis sains solusi inovatif bertujuan untuk memulai babak baru aksi laut global, dan penggunaan sumber daya laut yang inovatif. Hal itu juga termasuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan, ekologi, ekonomi dan tata kelola laut, sampah dan polusi laut, IUU fishing, dan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati.(fhm)