JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan jembatan dan jalan nasional.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana menjelaskan mengenai Perencanaan Jalan dan Jembatan untuk Mendukung Penyelenggaraan Transportasi yang Cerdas.

Baca Juga:
Warga Magelang Sambut Baik Rencana Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen

“Tantangan kita kedepan yang sama-sama harus hadapi dan pecahkan bersama-sama, pertama yakni mengenai jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai 270,20 juta jiwa dan penyebarannya tidak merata, di mana 56% berada di Pulau Jawa, 21% di Pulau Sumatera, 6,15% berada di Pulau Kalimantan, 7,36% berada di Pulau Sulawesi, 5,54% berada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta 3,17% berada di Maluku dan Papua,” ungkap Nyoman dalam diskusi yang berlangsung secara hibrid Rabu, (13/10/2022).

Sehingga ini akan sangat berpengaruh pada kebijakan transportasi di dalam negeri. Selain itu, sebaran penduduk juga masih banyak di wilayah perkotaan atau urban.

Menurut dia, jika dilihat berdasarkan data, tahun 1970 sebaran penduduk 37% berada di perkotaan (urban), dan 63% berada di pedesaan. Sementara, pada tahun 2000 mengalami peningkatan dimana 47% berada di perkotaan dan 53% di pedesaan.

Tahun 2030 juga telah di prediksi sebaran penduduk di wilayah perkotaan mencapai 60% berada di wilayah perkotaan dan 40% pedesaan.

Dia mencontohkan untuk di wilayah DKI Jakarta jumlah penduduk pada saat siang hari mencapai 14,5 juta jiwa, sedangkan pada malam hari mencapai 10,2 juta jiwa.

“Artinya memang ada pergerakan dari luar DKI yang masuk ke Ibu Kota Jakarta. Tentunya ini akan berpengaruh pada karakteristik dari transportasi kita,” imbuhnya.

Hal tersebut menyebabkan kondisi perkotaan menjadi macet di jalan yang didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian penumpukan pada transportasi massal seperti KRL (Kereta Rel Listrik), polusi udara dan bising, okupansi lajur pejalan kaki berubah menjadi lahan parkir kendaraan roda dua, serta galian utilitas di badan jalan.

“Tentunya kedepan kita ingin bisa lebih baik lagi di tengah kebijakan bersama,” tuturnya.

Dia menjelaskan, jika bicara mengenai smart transportasi itu harus mempertimbangkan penumbuhan kawasan perkotaannya, juga diimbangi adanya penyediaan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur transportasi.

Nyoman mengatakan, permasalahan transportasi perlu dicarikan solusi agar pergerakan di kawasan perkotaan dapat dioptimalkan.

Kemudian, sarana dan prasarana layanan publik transport perlu diperbaiki agar dapat bersaing demi mewujudkan smart transportasi.

“Salah satunya yakni dengan kebijakan pembangunan kawasan perkotaan dan jaringan jalan yang terintegrasi dengan transportasi umum yang didukung oleh smart system untuk mewujudkan smart transportasi,” papar dia.

Melihat hal itu, Kementerian PUPR telah membuat sejumlah kebijakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut melalui Rencana Strategis (Renstra), di antaranya:

Pertama, infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh semua termasuk untuk kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus misalnya lansia, disabilitas, dan anak-anak.

Kemudian, memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan oleh penggunanya.

Selanjutnya memberikan kesetaraan dan keadilan dal pemenuhan kebutuhan dasar. Serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Kita selalu berbicara masalah keberlanjutan, ini tentunya juga menjadi kebijakan-kebijakan ke depan yang harus kita laksanakan,” beber Nyoman.

Kembali, Nyoman menuturkan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR juga telah memiliki Renstra mengenai target-target yang harus dipenuhi, salah satunya yakni dari sisi konektivitas mengenai waktu tempuh di jaringan jalan dan nasional berharap dapat mencapai 1,90 jam /100 Km.

Jika dilihat kecepatan rata-rata masih 50 km/jam, 7,9 jam /100 Km. Ini mungkin masih termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“Saat ini kita masih bicara 2,09 jam /100 km, tentunya ini menjadi target dari Ditjen Bina Marga untuk memangkas waktu tempuh,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah meningkatkan kinerja pelayanan jalan nasional, seperti tingkat aksesibilitas yang terus di naikkan dengan nilai berdasarkan persentase PKN, PKW, PKSN dan simpul transportasi nasional yang telah diakses jalan nasional. Di mana tahun 2022 ditargetkan mencapai 84,6, lalu pada 2023 meningkat menjadi 85,8, selanjutnya pada 2024 meningkat lagi menjadi 87,9.

Sementara untuk rating kondisi, kata dia, berdasarkan nilai rating terhadap indikator IRI, ICI, umur struktur jalan dan drainase jalan, tahun 2022 mencapai 2,61, lalu di tahun 2023 bisa menurun menjadi 2,57, serta tahun 2024 menjadi 2,50.

Kemudian untuk rating keselamatan pihaknya memiliki target yang berdasarkan nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi serta jumlah titik blackspot per populasi dibtahun 2024 mencapai 2,82. Di mana jumlah ini akan mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 2,95 dan di 2023 sebesar 2,89.

“Saat ini kita juga sedang mereview Peraturan Menteri Mengenai Laik Fungsi Jalan, dan nantinya kita akan mengarahkan lebih banyak ke safety,” jelas dia kembali.

“Yang kami terapkan di Ditjen Bina Marga yakni mulai dilakukan penerapan teknologi Building Information Modeling (BIM), tentunya ininunyuk mendukung perencana jalan dan jembatan yang smart,” sambung Nyoman.

Menurut dia, BIM ini diterapkan dari mulai proses perencana sampai dengan proses pelaksanaan dan pemeliharaan.

Beberapa dukungan juga sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR dan yang menjadi perhatian yakni berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam UU tersebut sudah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan.

Adapun ruang manfaat jalan terdiri atas badan jalan, jalur kendaraan bermotor roda 2, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas. Selanjutnya saluran tepi jalan, lajur jaringan utilitas terpadu, lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Dijelaskan olehnya, dukungan infrastruktur jalan lainnya yang tengah dilakukan Kementerian PUPR yakni geometrik jalan yang dapat mengakomodasi dimensi sarana angkutan umum berbasis jalan.

“Struktur jalan yang andal sehingga mendukung perwujudan transportasi umum yang cerdas yang efisien. Serta penyediaan infrastruktur pendukung lainnya,” kata menambahkan.

Adapun beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transportasi cerdas misalnya dengan menanamkan charging road untuk kendaraan listrik. Pasalnya, kendaraan listrik di Indonesia sudah mulai massif dan berpotensi karena mngbbahaan baku untuk baterainya sangat melimpah di dalam negeri.

Tak sampai disitu, Kementerian PUPR juga tengah memiliki inovasi untuk menggunakan solar roadway (panel surya) di beberapa ruas jalan.

“Saat ini kita sedang cari-cari lokasi khususnya di IKN Nusantara, untuk diaplikasikan teknologi dengan menyerap energi dari matahari,” jelas dia.

Selanjutnya, urai Nyoman, juga ada teknologi modular concrete pavement.

“Ini kita dorong-dorong teman-teman (produsen beton precast) untuk berinovasi menciptakan hal tersebut, sehingga dalam melakukan pemeliharaan atau konstruksi bisa lebih cepat dan tidak menggangu lalu lintas, sehingga ini akan sangat membantu kita bisa lebih cepat dalam membangun jalan,” kata dia.

“Ini kita dorong terus dan mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa kita manfaatkan dengan baik,” tambah Nyoman.

Nyoman mengemukakan bahwa jika bicara kedepan mengenai sustainable goals, harus tetap memperhatikan faktor-faktor infrastruktur yang reliable, dari segi biayanya, maintenance nya murah, risk mitigation, smart and safe, enviromentally friendly, low noise intensity, dan lainnya.

“Terkahir, saya kira transportasi yang ideal didominasi oleh publik transport, iklim yang kondusif untuk pejalan kaki dan pesepeda, mengadaptasi smart transport dan autonomous system,” tutup Nyoman. (fhm)