Percepat Kemandirian Garam Nasional, KKP Tingkatkan Produktivitas Garam NTT

  • Oleh : Redaksi

Kamis, 17/Nov/2022 15:49 WIB
Foto:Istimewa Foto:Istimewa

KUPANG (BeritaTrans.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong peningkatan produktivitas pergaraman di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mempercapat kemandirian garam nasional, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 

“Saya turun ke sini ingin menindaklanjuti amanat Kemandirian Pergaraman Nasional, karena saat ini kita masih impor. KKP akan berkoordinasi dengan Gubernur NTT, lahannya akan kita bangun, dan harapan saya akhir tahun 2023 NTT sudah memiliki kemampuan untuk berkontribusi besar secara nasional,” ucap   Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi kawasan tambak garam di Kupang NTT, Kamis (17/11/2022).

Baca Juga:
Seremoni Adat Dalam Pelepasliaran Anakan Hiu di Raja Ampat

Wilayah Oeteta dan Merdeka merupakan satu dari wilayah Teluk Kupang yang sudah dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan tambak garam. Berdasarkan hasil uji lapangan, terdapat  2.673,1 Ha lahan potensial yang direkomendasikan sebagai lokasi pengembangan tambak garam prioritas. 

Selama ini, lahan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat NTT untuk tambak garam sebesar 285 Ha dengan total 91 kelompok petambak. Volume produksi tahun 2021 yang dihasilkan oleh masyarakat NTT sendiri mencapai 595,787 ton.

Baca Juga:
Perdana, KKP Kukuhkan Profesor Vokasi Kelakutan Perikanan

Tambak garam yang ada dioperasikan dengan metode geomembrane dan tradisional. Untuk itu, Menteri Trenggono mendorong masyarakat untuk memproduksi garam dengan model yang lebih maju agar produktivitas garam NTT dapat maksimal. 

Menteri Trenggono mengatakan, KKP akan mendukung permodalan bagi petambak garam NTT melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Baca Juga:
Terapkan Karbon Biru, Ini Peran KKP Kelola Perubahan Iklim dan Isu Laut

“KKP memiliki berbagai instrumen salah satunya adalah BLU (LPMUKP) dimana kita bisa memberikan pinjaman modal sepanjang masyarakat yang bekerja dan mengerjakan (tambak garam) adalah penduduk asli sini, jangan dari luar ya. Ini akan kita diskusikan dengan Pak Gubernur mekanisme terbaiknya seperti apa. Saya harap bukan hanya produksi, namun sampai pada end product bisa dilakukan di NTT,” tambah Menteri Trenggono saat berdialog bersama petambak garam setempat.

Untuk pemasaran, selama ini hasil produksi tambak garam didistribusikan selain di wilayah NTT juga ke berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Papua, Surabaya, Kab Timor Tengah Utara, Kab Timor Tengah Selatan. Harapannya, dengan peningkatan produktivitas garam NTT dapat dipasarkan untuk wilayah yang lebih luas.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat juga mengatakan bahwa beberapa tambak garam yang ada di wilayah Oeteta dan Merdeka memiliki model yang salah sehingga produksi garamnya tidak maksimal. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah harus bersama-sama membenahi tambak dengan model yang benar.

“Kita sudah banyak belajar sehingga pengetahuan kita cukup. Kita tinggal replikasi saja model yang benar. Dan untuk pemasaran akan kita bantu agar dibeli oleh UMKM dan pasar yang lebih besar dengan garam yang sudah dikemas dengan merk sendiri, itulah yang kita jual. Setelahnya jika sudah berhasil akan saya buat peraturan untuk tidak ada lagi garam yang masuk ke NTT karena kita mampu untuk produksi sendiri,” pungkas Viktor.

Sebagai Informasi, belum lama ini Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Kebijakan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah melakukan percepatan pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, meliputi garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.(fhm)