SURAKARTA (BeritaTrans.com) – 
Memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah baik di sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 di Convention Hall Terminal Tipe A Tirtonadi Kota Surakarta, Selasa (22/11/2022).

Dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengajak seluruh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyamakan visi dalam penyelenggaraan tugas khususnya pada sektor Perhubungan Darat. 

Baca Juga:
Kemenhub Pastikan Berantas Praktik Travel Gelap

Adapun tiga pembahasan utama yang menjadi pokok diskusi dalam kegiatan ini yakni seputar Keselamatan Transportasi Darat, Penanganan ODOL, serta Pengarahan Renops Angkutan Nataru 2022/2023.

“Semoga melalui rapat ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dalam rapat kerja ini saya ikutkan seluruh rekan yang mengemban fungsi di Perhubungan mulai dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kepala Dinas Provinsi, Kota, dan Kabupaten agar ada visi yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam penanganan bidang transportasi dan lalu lintas. Ketika ada visi dan langkah yang sama diharapkan ke depan tanggung jawab kita dalam menciptakan keselamatan transportasi ini dapat berjalan dengan baik,” beber Dirjen Hendro.

Baca Juga:
Kemenhub: Penggunaan Sabuk Pengaman Wajib Saat Berkendara!

Menurutnya latar belakang diadakan raker, karena akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan transportasi darat yang fatalitas korbannya luar biasa. 

“Ketika kecelakaan transportasi terjadi maka pertanggungjawabannya ada di Ditjen Hubdat. Maka pertanggungjawaban ini saya bagi pada Dishub Kota dan Kabupaten. Anda inilah yang menciptakan keselamatan transportasi darat karena uji kendaraan ada di Pemda. Ketika anda tidak melakukan uji dengan baik maka ketika kecelakaan rekan-rekan akan mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Baca Juga:
Dirjen Hubdat Bagikan Tips Aman Bagi Pemudik Saat Gunakan Lajur Contraflow

Di masa kini, semakin bertambah tantangan dalam mengemban tugas, salah satunya dari segi perkembangan teknologi dan infrastruktur yang harus diantisipasi dengan baik. 

“Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 60-70% tumbuh di perkotaan sehingga kondisi ini akan menambah mobilitas di perkotaan. Jangan sampai kita membangun transportasi tapi hanya sampai (batas) administratif kota atau kabupaten, tapi perlu ada kolaborasi antarkota di sekitarnya,” imbau Dirjen Hendro.

Sementara itu, menanggapi persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru), dia minta seluruh personel yang berada di daerah untuk lebih meningkatkan koordinasi agar Nataru dapat berjalan dengan baik.

“Pada Nataru tahun ini sudah ada kebebasan dan tidak ada larangan untuk mudik jadi pasti ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi saya minta pada Kepala BPTD, Kadishub Provinsi maupun Kota dan Kabupaten untuk melakukan ramp check terhadap bus pariwisata,” tambahnya.

Raker dilaksanakan secara Hybrid dengan diikuti oleh sebanyak 250 orang peserta yang hadir secara fisik dan sebanyak 350 orang yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting. 

Peserta Raker Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kepala BPTD di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta Asosiasi bidang Perhubungan Darat.

Pembahasan Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 dibagi dalam dua panel/sesi, yaitu:
1. Mengangkat isu Keselamatan Transportasi Darat, Penanganan Over Dimension Over Loading (ODOL), serta Pengarahan Renops Angkutan Nataru.

2. Mengangkat isu Tata Kelola Perhubungan di Pemerintah Daerah sesuai amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 
Sementara narasumber dalam Kegiatan ini berasal dari sejumlah instansi seperti Korlantas Polri, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Akademisi/Pengamat Transportasi, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (omy)