JAKARTA (BeritaTrans.com) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menggelar Focus Group  Discussion dengan bahasan "Akselerasi Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar – Parepare Melalui Sinergitas dan Konektivitas” secara luring dan daring, Kamis (1/12/2022).

Direktur Eksekutif AIC, Eugene Sebastian
menjelaskan, Penelitian PAIR yang berfokus pada transportasi, logistik dan rantai pasok, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Baca Juga:
Rumuskan Strategi Kebijakan Transprtasi, Baketrans Sinergi dengan Seluruh Stakeholders

"Di antaranya adalah fasilitas pengangkutan dan antarmoda, konektivitas transportasi umum, pusat transportasi pintar, dampak dan hasil sosial-ekonomi bagi masyarakat di sepanjang jalur kereta api, koordinasi kebijakan dan komunikasi dalam pembangunan jalur kereta api, potensi ekowisata jalur kereta api di Sulawesi Selatan, dan keselamatan dan aksesibilitas bagi perempuan dan penyandang disabilitas di stasiun," urainya.

Hasil kajian dari PAIR dengan tim yang terdiri dari Guru Besar UGM, Siti Malkhamah; Guru Besar ITS, Nyoman Pujawan; Akademisi Monash University, Andreas Ernst; disebutkan bahwa prakiraan permintaan yang ada adalah 75% sampai 90% calon penumpang tertarik, 25% sampai 55% penyedia logistik, kedua pasar sensitif terhadap harga penetapan harga, subsidi dan edukasi. 

Baca Juga:
Bakertrans Gandeng Operator Seluler Perkuat Kajian Pergerakan Masyarakat

Dari kajian yang dilakukan juga dihasilkan beberapa rekomendasi di antaranya menggunakan data penggunaan lahan untuk menyediakan informasi risiko dan kerentanan serta mengurangi potensi bencana.

Selanjutnya mengembangkan strategi penetapan harga dengan kemungkinan subsidi dan penggabungan dengan kampanye pendidikan untuk meningkatkan permintaan layanan penumpang dan barang, mengembangkan rencana angkutan barang antar moda untuk meningkatkan keberlanjutan logistik perkeretaapian, pengoptimalan jaringan angkutan umum dan jadwal kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas dan fungsionalitas, serta pembuatan rencana induk Transportasi Cerdas untuk lima wilayah - Makassar, Maros, Barru, Pangkep, dan Parepare.

Baca Juga:
Hasil Survei Baketrans: Pergerakan Masyarakat Selama Angkutan Nataru Diprediksi Capai 107,63 Juta

Sementara Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam paparannya terkait rencana dan target pengoperasian KA Makassar-Parepare menyebutkan, pada jalur KA Makassar-Parepare terdapat 14 stasiun dengan 10 stasiun yang sudah beroperasi, 118 km terbangun dengan 66 km yang sudah operasi, sistem persinyalan elektrik, melewati tiga kabupaten (Maros, Pangkep, Barru), satu depo dan kantor, satu gudang prasarana dan satu operation control center.

"Rencana pengoperasian KA tahap awal adalah angkutan barang/ logistic lintas Mangilu/Tonasa – Pelabuhan Garongkong (51,98 Km), angkutan barang/ logistik lintas Ramang Ramang – Pelabuhan Garongkong (66 km), dan angkutan penumpang perintias lintas Mandai – Barru (73 km)," ungkapnya.

Analis Kebijakan Baketrans Herawati Basirpuly mengatakan, pembangunan jalur KA Makassar - Parepare, diharapkan dapat diterima dengan baik melalui pendekatan rekayasa sosial (social engineering) yang tanpa kekerasan (non-violence), humanis, berfokus pada faktor manusia (human factor), serta dapat memunculkan rasa aman dan nyaman.

“Ada beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan kepada masyarakat, pengelola kawasan pariwisata, Pemerintah Daerah, dan pelaku UMKM dalam pengoperasian dan keberlanjutan pembangunan kereta api Makassar-Parepare,” ucap Hera.

Dia menerangkan bahwa pada lapisan masyarakat dapat memberikan sosialisasi secara intensif dengan membuat video sosialisasi rencana operasional KA Makassar – Parepare, memperkenalkan KA pada pertemuan-pertemuan desa, dan melakukan promosi program-program sekolah untuk mengenalkan layanan KA Makassar – Parepare. 

Kemudian untuk pengelola kawasan pariwisata diantaranya sosialisasi dampak positif pengembangan kawasan wisata yang terintegrasi dengan stasiun, dan pelatihan kepada pengelola untuk dapat menyediakan paket-paket wisata dengan menggunakan kereta api. 

“Begitu pula untuk Pemerintah Daerah yakni melalui sosialisasi pentingnya menyediakan feeder angkutan umum di setiap stasiun KA, sosialisasi pengembangan TOD/COD, dan pemberlakuan kebijakan. Untuk pelaku UMKM dapat dilakukan sosialisasi ketersediaan tenant di stasiun dan pelatihan,” paparnya.

Turut hadir dalam FGD ini Akademisi Unhas Makassar, Ilham Alimuddin; Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi, Wihana Kirana Jaya; Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Angkutan Massal Perkeretaapian, Zulfikri; Perwakilan dari Bappenas; dan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Darmawan. (omy)