Kemenko PMK: Mitigasi Bencana Salah Satu Program Prioritas Tahun 2023

  • Oleh : Redaksi

Selasa, 31/Janu/2023 12:11 WIB
Dokumentasi Alat deteksi dini gerakan tanah (elwasi) yang dikembangkan sebagai upaya mitigasi bencana di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPBD Banjarnegara. Dokumentasi Alat deteksi dini gerakan tanah (elwasi) yang dikembangkan sebagai upaya mitigasi bencana di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. ANTARA/HO-BPBD Banjarnegara.

Jakarta (BeritaTrans.com) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa program mitigasi bencana menjadi salah satu prioritas pada tahun 2023 guna meminimalkan dampak risiko bencana yang mungkin ditimbulkan.

"Mitigasi bencana khususnya bencana hidrometeorologi basah maupun kering jadi prioritas 2023," kata Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo di Jakarta, Selasa (31/01/2023).

Andre menjelaskan bencana hidrometeorologi basah meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan puting beliung. Sementara bencana hidrometeorologi kering meliputi kebakaran hutan dan lahan.

"Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah", ujar Andre.

Andre mengatakan pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki risiko tinggi terhadap bencana-bencana tersebut untuk melakukan langkah-langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan risiko bencananya.

Salah satu contoh program mitigasi adalah pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.

"Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiagakan personel dan berbagai peralatan penunjang. Yang tidak kalah penting adalah menggencarkan pembentukan desa tangguh bencana sebagai salah satu upaya mitigasi bencana berbasis komunitas," kata Andre.

Andre menambahkan Kemenko PMK juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program mitigasi bencana guna meminimalkan risiko bencana yang mungkin ditimbulkan.

"Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah mitigasi bencana juga perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat," ujar Andre.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, pemerintah tetap menjadikan upaya pengendalian bencana hidrometeorologi basah sebagai prioritas, karena di Indonesia pada musim kemarau tetap ada kemungkinan terjadinya hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir.

Baca Juga:
Aktivitas Masyarakat Kembali Normal Pascabanjir Pati

Abdul menambahkan saat ini BNPB mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Sof/Sumber:Antaranews.com)

Baca Juga:
92 Rumah Warga Tanimbar Rusak Pascagempa M7,5