Dalam 5 Tahun, Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis Tumbuh Signifikan

  • Oleh : Naomy

Kamis, 09/Mar/2023 20:46 WIB
Salah satu kapal penyeberangan perintis Salah satu kapal penyeberangan perintis

 

JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Layanan angkutan penyeberangan rute perintis terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata persentase per tahun untuk trip sebesar 11,17 persen, kendaraan roda 4 campuran 11,37 persen, dan barang (ton) 19,78 persen.

Baca Juga:
ASDP Resmi Menerapkan Reservasi Tiket Online melalui trip.ferizy.com di Lintas Galala-Namlea

Hal ini disampaikan pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno 
yang mengapresiasi pertumbuhan angkutan penyeberangan laut rute perintis dari tahun ke tahun. 

"Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kebangkitan perjalanan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani," tutur Djoko

Baca Juga:
ASDP Terus Tingkatkan Layanan di Lintasan Ampana-Wakai dan 2 Lainnya di Sulteng

Menurutnya, guna mendorong kelancaran layanan penyeberangan laut perintis, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.

Data Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat Kemenhub menyebutkan ada 259 pelabuhan penyeberangan, yang terdiri atas 233 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi, tujuh pelabuhan penyeberangan yang belum beroperasi (selesai dibangun 2021), dan 19 pelabuhan penyeberangan dalam proses konstruksi. 

Baca Juga:
Sepanjang 2023, ASDP Layani 45,6 Juta Penumpang di 37 Pelabuhan

Selain itu, terdapat 357 lintas angkutan penyeberangan (83 lintas angkutan penyeberangan komersial dan 274 lintas angkutan penyeberangan perintis), yang dilayani 427 kapal, terbagi atas 321 kapal komersial dan 107 kapal perintis. Kapal milik swasta 5 persen, BUMN 37 persen, dan sisanya BUMD 5 persen.

Sebanyak 47 lintas merupakan antarprovinsi (13 persen), 150 lintas dalam provinsi atau antarkabupaten/kota (42 persen), dan 161 lintas dalam kabupaten/kota (45 persen).

Di samping itu, ada operator kapal swasta hanya sebanyak enam unit (5 persen) dari 107 kapal yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN (82 persen) dan BUMD (13 persen) yang merupakan kapal dibangun oleh pemerintah. 

Sementara ini, masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.

"Sesungguhnya, swasta dapat juga untuk ikut berpartisipasi melayani lintas angkutan penyeberangan perintis ini. Namun, tetap ada insentif yang dapat diberikan pada pihak swasta untuk lebih banyak ikut serta dalam pengoperasian angkutan penyeberangan perintis," ujarnya.

Dia melanjutkan ada kriteria untuk lintas angkutan penyeberangan perintis, seperti belum tersedia layanan yang tetap dan teratur; secara komersial belum menguntungkan; tingkat pendapatan penduduk masih rendah; dan faktor muat rata rata per tahun kurang dari 60 persen.

Adapun perkembangan angkutan penyeberangan perintis dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, jumlah lintasan 229 dilayani 88 kapal dengan anggaran subsidi Rp477,95 miliar, selanjutnya pada 2020, jumlah lintasan 253 dilayani 96 kapal dengan anggaran subsidi Rp500 miliar. Lalu, pada 2021 jumlah lintasan 276 dilayani 100 kapal dengan anggaran subsidi Rp487,068 miliar dan pada 2022 jumlah lintasan 289 dilayani 106 kapal dengan anggaran subsidi Rp448,587 miliar.

"Untuk 2023, jumlah lintasan 274 dilayani 107 kapal dengan anggaran subsidi Rp583,083 miliar," kata Djoko.

Di sisi lain, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai representasi Negara juga terus meningkatkan konektivitas antarpulau di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dalam rangka merajut wilayah Tanah Air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin mengatakan, eksistensi layanan ASDP khususnya di Kawasan Timur Indonesia menjadi primadona termasuk di daerah terdepan, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), yang tidak terjangkau akses darat maupun udara.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang terhubung dengan perairan hingga ke wilayah 3T. Karenanya, kehadiran ASDP sangat dinantikan. Konektivitas antarwilayah membuat mobilitas masyarakat dan logistik dapat semakin cepat dan mudah, sehingga menjadi penopang peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Pada awal tahun ini, ASDP melaksanakan pelayaran perdana Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Arwana pada lintas Maccini Baji-Pulau Sabutung di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Februari, ASDP juga mulai mengoperasikan pelayaran perdana KMP Bahtera Nusantara 03 pada lintas Tanjung Uban-Tambelan-Sintete. 

"Lintas perintis tersebut merupakan rute antarprovinsi yang menghubungkan Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat," ujarnya.

Keberadaan KMP Bahtera Nusantara 03 tersebut melengkapi operasional KMP Bahtera Nusantara 01, yang melayani lintasan Tanjung Uban-Matak, Matak-Midai, Midai-Natuna, Natuna-Subi, Subi-Serasan, dan Serasan-Sintete. Lintasan tersebut menjangkau wilayah terpencil di ujung utara NKRI.

Selain itu, layanan angkutan penyeberangan oleh KMP Bahtera Nusantara 03 juga diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi disparitas harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat khususnya di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat.

Tentunya, tidak hanya segmen layanan penyeberangan perintis, ASDP juga tetap menjaga layanan segmen komersial sehingga ada keseimbangan antarkeduanya.

"Saat ini ASDP melayani segmen layanan perintis sebesar 70 persen dan, segmen komersial sebesar 30 persen," ucap Shelvy. 

Total armada yang dioperasikan sebanyak 222 unit kapal yang melayani 311 lintasan dengan rincian segmen komersial sebanyak 131 unit kapal (59 persen), yang melayani 89 lintasan (28,6 persen) dan segmen perintis sebanyak 91 unit kapal (41 persen) yang melayani 222 lintasan (71,4 persen).

Lintasan perintis dengan porsi 71,4 persen itu menyumbang 20 persen pendapatan dan lintasan komersial dengan porsi 28,6 persen, memberikan kontribusi pendapatan sebesar 80 persen. 

"Dengan adanya layanan kapal perintis tersebut maka disparitas harga antara kota-kota di Pulau Jawa dengan Indonesia bagian timur dapat semakin ditekan dengan maksimal," imbuh Shelvy.

Selain itu, kehadiran layanan kapal perintis juga turut menunjang pengembangan destinasi pariwisata super prioritas. 

Sejumlah destinasi wisata pilihan yang dijangkau melalui layanan kapal perintis ASDP antara lain Raja Ampat di Sorong-Papua, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan juga Likupang, Sulawesi Utara.

"Melalui layanan kapal perintis ASDP itu, destinasi-destinasi yang disinggahi kapal perintis ASDP semakin berkembang, sehingga meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," tutup Shelvy. (omy)