JAKARTA (BeritaTrans.com) - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor akan segera dikenakan tarif berbayar dalam waktu dekat. 

Tarif yang akan segera diberlakukan ini sesuai dengan usulan Walikota Bogor yang diperoleh dari hasil kajian konsultan Dinas Perhubungan Kota Bogor.

Baca Juga:
BPTJ Gelar Rapat Persiapan Operasi Angleb 2024 di Wilayah Jabodetabek

kajiannya mengenai Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar jasa pelayanan dan Willingness To Pay (WTP) atau kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya. 

"Namun kami pastikan tarif yang nantinya ditetapkan masih akan memeroleh bantuan/subsidi," jelas Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi di Jakarta, Sabtu (1/4/2023). 

Baca Juga:
Bersama BPTJ, Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Angleb di Terminal Baranangsiang & Poris Plawad

Menurutnya, saat ini tengah menunggu penetapan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai tiket berbayar pada layanan Biskita Trans Pakuan karena ini akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Sekarang ini memang masih belum berbayar, tapi dalam waktu dekat kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan tidak terlampau lama untuk ditetapkan karena ini masuknya PNBP," katanya.

Baca Juga:
Hari Kedua Ramp Check Jelang Angleb, Dishub Kota Bekasi Temukan 4 Bus Tak Laik Jalan di Terminal

Kemudian untuk tahap awal tarif yang akan berlaku bersifat flat dan setelah tarif resmi diberlakukan akan dievaluasi serta ditinjau kembali kebijakannya untuk membedakan tarif bagi mahasiswa, pelajar, dan lansia.

Tatan menambahkan, BPTJ sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai layanan Biskita Trans Pakuan yang akan segera bertarif bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor, operator, dan stakeholder terkait sejak hari ini. 

Sosialisasi ini akan dilakukan secara masif melalui media sosial, media cetak dan elektronik, FGD dengan pengamat transportasi, mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat lainnya.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sambil mengakselerasi ketentuan penetapan tarif dari Kementerian Keuangan. Sosialisasi akan dilakukan selama sepekan, jika tarif telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa sosialisasi selesai maka tarif akan tetap diberlakukan setelah masa sosialisasi selesai dilakukan,” ungkap Tatan.

Layanan Biskita Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan percontohan/referensi dari skema pembelian layanan/Buy The Service (BTS) sebagai upaya dan strategi Kementerian Perhubungan menstimulan penyediaan dan pengembangan transportasi massal berkelanjutan (sustainable). 

Kehadiran bus yang nyaman dan aman merupakan hal yang selalu diutamakan. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan yang menekankan pentingnya pengembangan angkutan massal perkotaan.

Tatan bilang, Biskita Trans Pakuan sangat diminati masyarakat Kota Bogor. Hal tersebut terlihat dari tingginya angka load factor Biskita Trans Pakuan yang mencapai 106,96%.

"Angka tersebut menunjukan antusiasme yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan Biskita Trans Pakuan yang sudah beroperasi kurang dari dua setengah tahun itu," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia memastikan, pemerintah akan terus melakukan pengembangan untuk mempertahankan tingkat pelayanan, kepastian, serta terjangkau bagi pengguna.

"Layanan Biskita Trans Pakuan yang sudah kita jalankan ini sudah cukup bagus karena minat masyarakat ini sangat tinggi, namun memang masih membutuhkan berbagai perbaikan dan penyempurnaan. Semuanya ini demi terwujudnya modernisasi serta kesetaraan layanan angkutan umum yang akan merubah peradaban bertransportasi," pungkasnya. (omy)