JAKARTA (BeritaTrans.com) - Jelang tarif Biskita Transpakuan diberlakukan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk. melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Baca Juga:
BPTJ Gelar Rapat Persiapan Operasi Angleb 2024 di Wilayah Jabodetabek

Ini dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan pemberlakuan tarif pada program penyediaan layanan angkutan umum massal dengan skema Buy The Service (BTS) di Kota Bogor.

Penandatanganan PKS dilakukan Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Agung Raharjo, Group Head Transaction Banking Retail Sales Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Thomas Wahyudi, Senior Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Mesah Roni Ginting, Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dhoni Ramadi, dan Adviser Business Solution Management PT Bank Central Asia Tbk. Tommy Kurniawan Purnomo.

Baca Juga:
Bersama BPTJ, Komisi V DPR Tinjau Kesiapan Angleb di Terminal Baranangsiang & Poris Plawad

"Penandatanganan PKS mengenai integrasi sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu uang elektronik pada program pemberian subsidi angkutan umum dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi," ujar Agung, Jumat (19/5/2023).

Ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum melalui program pemberian Subsidi Angkutan Umum dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service).

Baca Juga:
Hari Kedua Ramp Check Jelang Angleb, Dishub Kota Bekasi Temukan 4 Bus Tak Laik Jalan di Terminal

“Saya berharap dengan adanya kerja sama ini akan dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan angkutan umum dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya yang saat ini telah berjalan di Kota Bogor, yaitu Biskita Trans Pakuan dalam melakukan transaksi pembayaran tiket menggunakan kartu uang elektronik,” urai Agung.

Dia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak perbankan yang telah mendukung terlaksananya amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema BTS yang Berlaku pada Kemenhub.

“Saya atas nama BPTJ menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan perbankan, yang telah membuat kerja sama ini dapat terwujud. Besar harapan saya kerja sama yang telah ditandatangani hari ini akan berjalan dengan lancar dan sukses di kemudian hari, serta mencapai tujuan yang telah disepakati dan diharapkan bersama” katanya.

Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi juga menyampaikan kolaborasi dengan empat bank tersebut diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat dan dengan terselenggaranya kerja sama ini diharapkan juga dapat meningkatkan transparasi pembayaran.

“Metode pembayaran menggunakan kartu elektronik ini penting karena di era digitalisasi ini kita harus melakukan transparansi pendapatan dari tarif yang ditarik masyarakat," katanya. 

Untuk ke depannya juga akan disiapkan sistem pembayaran menggunakan metode QRIS untuk semakin memudahkan masyarakat..

Dimulainya pemberlakuan tarif Rp4.000 untuk Biskita Trans Pakuan mulai besok (20/5/2023) diperkirakan akan sedikit berpengaruh terhadap kuantitas penumpang.

Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan masa adaptasi dan akan kembali normal setelah beberapa waktu ke depan. (omy)