JAKARTA (BeritaTrans.com) -  Pemanduan kapal secara elektronik atau e-pilotage diperlukan untuk mengkondisikan kapal selamat dan aman dalam berlayar menuju pelabuhan.

E-Pilotage memiliki dampak multiplier effect dalam perekonomian nasional, khususnya dalam hal efisiensi dan percepatan layanan kepada pengguna jasa. 

Baca Juga:
315 Peserta Mudik Asyik Bersama BUMN Naik KM Labobar Berangkat dari Balikpapan ke Surabaya

Hal itu disampaikan Dr. Umar Aris, Analis Kebijakan Utama Kementerian Perhubungan pada Forum Group Discusion (FGD) gelaran Universitas Trisakti denga tema “Penerapan Kebijakan Pemanduan Kapal Melalui Digital Jarak Jauh di Pelabuhan Indonesia terhadap Perekonomian Nasional”, Rabu (24/6/2023). 

“Pemanduan kapal secara elektorik atau e-pilotage diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian, yakni membuat pelayanan lebih efisien dan efektif serta memberikan peluang usaha yang besar bagi badan usaha penyedia/pelayanan jasa pemanduan dan penundaaan kapal yang memenuhi persyaratan,” ujar Umar. 

Baca Juga:
Ditjen Hubla Gelar Seminar on The Safety of Navigation

Menurutnya, dalam pelaksanaan kegiatan pemanduan kapal melibatkan tiga unsur, yakni regulator, operator, dan pengguna jasa sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi agar tingkat pelayanan kapal yang masuk ke pelabuhan bisa lebih cepat dan berdaya guna.

“Hal penting lain yang harus menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan e-pilotage, antara lain yang pertama adalah dampak terhadap aspek hukum dan penyusunan regulasi, kedua masalah teknis atau penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketiga aspek efisiensi,” ungkapnya.  

Baca Juga:
Optimalisasi Layanan VTS Palembang, Kemenhub Perkuat Kerja Sama dengan Bea Cukai Sumatera Bagian Timur

Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Capt. Budi Mantoro, mengatakan, e-pilotage mendorong perubahan budaya kerja terutama terkait dengan pelayanan publik di bidang kenavigasian melalui optimalisasi penggunaan Sarana Telekomunikasi Pelayaran.
       
“Untuk itu diperlukan penyusunan regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai operasional implementasi E-Pilotage, khususnya terkait revisi Permenhub No.57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal,” kata Capt. Budi.

Selain itu, diperlukan juga penyiapan sarana prasana dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan e-pilotage serta sinergi dengan Kementerian/Lembaga, operator pelabuhan/BUP, serta akademisi dalam mendukung inisiatif tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Belawan Capt. Renaldo Sjukri mengungkapkan, terdapat beberapa Vessel Traffic Services (VTS) yang digunakan untuk membantu pelayanan pemanduan secara elektronik (e-pilotage) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan nasional di era digitalisasi ini.

“Stasiun VTS Belawan dan seluruh VTS di Indonesia terus berupaya optimal untuk menyediakan layanan kenavigasian bagi kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Indonesia guna meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim,” ucap Capt. Renaldo.

Narasumber lain pada FGD tersebut antara lain Kepala Kesyahbandaran Utama Belawan Capt. Bharto Ari Raharjo, Senior Manager Wilayah I PT Pelindo Jasa Maritim Capt. H. Al Abrar, President Indonesian Maritime Pilots Association (INAMPA) Pasoroan Herman Harianja, dan Capt. Zainal Arifin Hasibuan dari Indonesian National Shipowner’s Association (INSA). (omy)