JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kementerian Perhubungan bersama Komsi V DPR sepakat untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran tahun 2024. 

Di mana pada tahun 2024, telah ditetapkan pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp38,07 triliun atau ada selisih Rp36,46 triliun dari total pagu kebutuhan sebesar Rp74,53 triliun.
 
“Berkaitan dengan subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api relatif masih kurang. Hal ini akan kami sampaikan kepada Menkeu dan Komisi V DPR,” kata Menhub di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Baca Juga:
Sejumlah Proyek Infrastruktur Transportasi Akan Diresmikan Pada 2024

Alokasi anggaran pelayanan angkutan perintis Kemenhub Tahun 2024 sebesar Rp4,1 triliun. Dengan rincian, Ditjen Perhubungan Darat Rp1,5 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp1,87 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp550,15 miliar, serta Ditjen Perkeretaapian Rp176,98 miliar.

"Selain itu, alokasi pelayanan angkutan perintis yang bersumber dari DIPA Kemenkeu tahun 2024 yaitu: pada bidang perkeretaapian sebesar Rp4,7 triliun, serta bidang Transportasi Laut sebesar Rp3,2 triliun," ujarnya.

Baca Juga:
Kemenhub Luncurkan Slogan Angleb "Mudik Ceria, Penuh Makna"

Pelaksanaan anggaran Kemenhub Tahun 2024 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang diprioritaskan untuk menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Prioritas Nasional (PN), program pro rakyat, serta dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
 
Kemenhub memastikan keberlanjutan pembangunan 36 PSN sektor transportasi yang terdiri dari 14 proyek bidang perkeretaapian, enam proyek bidang perhubungan udara, dan 16 proyek bidang perhubungan laut.
 
Dari 36 PSN terdapat 12 proyek telah selesai konstruksi, 17 proyek selesai di Tahun 2023-2024, dan 7 proyek masih akan selesai di atas Tahun 2024 meliputi tujuh proyek bidang perkeretaapian dan satu proyek bidang perhubungan laut.
 
Terkait program pro rakyat dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PPKE), Kemenhub ikut melaksanakan program padat karya dengan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. 

Kegiatan pendukung padat karya sektor transportasi meliputi pemeliharaan, perawatan, serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana simpul transportasi baik pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal.
 
"Sedangkan terkait pembangunan IKN, Kemenhub melakukan optimalisasi dan perencanaan pada simpul dan jaringan transportasi Terminal Tipe A dan Tipe B, Pembangunan Jaringan KA Antarkota, KA Perkotaan, dan KA Bandara, Pelabuhan Wisata, serta Pembangunan Bandara VVIP," kata dia.
 
Pengembangan transportasi di IKN akan difokuskan pada mobilitas dan sistem transportasi massal yang cerdas dan berkelanjutan dengan mengutamakan perpindahan intermoda serta kemudahan akses serta konektivitas, Intelligent Transport System (ITS), dan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan untuk mewujudkan net zero emission. (omy)

Baca Juga:
Kemenhub Dorong Digitalisasi di Sektor Transportasi