Indonesia Bahas Tantangan dan Peluang Hadapi Era Maritime Autonomous di Co-operation Forum ke-14 di Singapura

  • Oleh : Naomy

Selasa, 01/Agu/2023 11:43 WIB
Co-Operatin Forum di Singapura Co-Operatin Forum di Singapura

 

SINGAPURA (BeritaTrans.com) – Perwakilan Pemerintah Indonesia kembali menghadiri pertemuan Co-operation Forum (CF) ke-14 di Singapura sejak Senin (31/1/2023) sampai dengan hari ini (1/8/2023).

Baca Juga:
Penetapan Standar Minimum Gaji Pokok Awak Kapal di Kapal Berbendera Indonesia Dibahas

Pada pertemuan tersebut, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Dr. Hartanto bertindak sebagai Head of Delegation (HoD) mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut memimpin anggota delegasi yang terdiri dari Direktur Kenavigasian, perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Atase Perhubungan KBRI Singapura, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur serta Kemenko Maritim dan Investasi.

Dia menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan Negara Pantai, Negara Pengguna, serta pemangku kepentingan terkait lainnya yang berada di bawah kerangka Cooperative Mechanism dalam meningkatkan kolaborasi guna mencapai tujuan bersama. 

Baca Juga:
Ditjen Hubla Gelar Bimtek Terkait Perekrutan Awak Kapal

“Saya percaya kita dapat menyelesaikan semua isu yang menjadi kepentingan bersama di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk isu-isu terbaru, dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama," ujarnya.

Tidak hanya melalui Forum ini, namun juga dengan mengimplementasikan proyek-proyek yang telah dimulai.

Baca Juga:
Forum ASA Shipping Dialogue Bahas Pentingnya Kolaborasi Pelayaran Regional

Pada Pertemuan tersebut, Hartanto juga menyampaikan paparan terkait Maritime Autonomous Surface Ships dengan mengangkat isu Challenge and Opportunities Menghadapi Maritime Autonomous Era. 

Selain itu, Delegasi Indonesia juga mencermati secara khusus isu dekarbonisasi, Ballast Water Management dan Oil Spill Management.

Hartanto mengatakan, kondisi Indonesia sebagai salah satu penghasil tenaga pelaut terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri apabila dunia perkapalan bergeser menjadi Maritime Autonomous, di mana teknologi ini akan mengurangi jumlah awak di atas kapal karena kendali kapal sebagian besar akan dilakukan secara remote dari luar kapal atau di darat.

“Seperti yang telah kami catat, pengembangan Maritime Autonomous Surface Vessels (MASS) dan dekarbonisasi perkapalan telah menjadi isu yang muncul di sektor maritim global yang perlu kita fokuskan. Selain itu, Organisasi Maritim Internasional sendiri juga telah menargetkan aturan terkait Maritime Autonomous Surface Ships dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2028," kata dia. 

Namun dia yakin bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan melalui Cooperative Mechanism dapat memungkinkan kita untuk terus bekerja dan beradaptasi menghadapi tantangan yang ada untuk mewujudkan industri pelayaran yang maju.

Adapun pelaksanaan Cooperation-Forum ke-14 ini dilaksanakan di Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay, Singapura dan akan diikuti oleh Pertemuan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-46 dan ditutup dengan Pertemuan Project Coordination Committee (PCC) ke-14. 

Pada kesempatan terpisah, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro menyatakan bahwa pertemuan CF ke-14 ini membahas beberapa hal penting.

Antara lain Initiatives to Enhance Safety of Navigation in SOMS, Technology to Enhance Navigational Safety, Maritime Autonomous Surface Ships, Maritime Decarbonisation, Ballast Water Management, Oil Spill Management, Contribution of MSC to the Straits of Malacca and Singapore – 50 years of Cooperation with the littoral States – by Malacca Strait Council,  Joint Hydrographic Survey of the Straits of the Straits of Malacca and Singapore – Project Overview – by Malaysia.

"Indonesia juga akan menyampaikan Updates on the 27th and 28th Aids to Navigation Fund Committee Meetings serta Updates on ongoing Straits Projects under the Project Coordination Committee," ujar Capt. Budi.

Sebagai informasi, Co-operation Forum (CF) adalah pertemuan tahunan di bawah kerangka Cooperative Mechanism yang dilakukan secara bergiliran oleh tiga negara Pantai secara urutan alfabetikal. 

CF memegang peranan penting karena merupakan forum pertemuan pejabat setingkat eselon I/ high level (administrasi maritim) dari tiga Negara Pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura) dan Negara Pengguna Selat, Asosiasi dan Organisasi Internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai isu-isu yang berkembang di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Singapura.

Pertemuan Co-operation Forum akan dilanjutkan dengan dua pertemuan lainnya, yaitu Tripartite Technical Expert Working Group (TTEG) dan Project Coordination Committee (PCC) yang dihadiri oleh pejabat setingkat eselon II dari masing-masing Negara Pantai, untuk membahas usulan dan implementasi terhadap proyek-proyek yang telah disampaikan dan disetujui pada pertemuan Co-operation Forum.

Adapun Cooperative Mechanism dibentuk oleh tiga negara pantai (Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO) berdasarkan kesepakatan Ministerial Meeting di Batam tahun 2005, Jakarta Statement ‘2005 (Senior Officer Meeting), Kuala Lumpur Statement ‘2006, serta Singapore Statement ‘2007, untuk mengaplikasikan article 43 UNCLOS 1982, yang mendorong peran serta Negara Pengguna dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Cooperative Mechanism memiliki tiga komponen, yaitu Cooperation Forum (CF) adalah Komponen Coperative Mechanism yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan diskusi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan di Selat Malaka & Singapura, serta untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas proyek dalam rangka peningkatan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka & Singapura.

Selanjutnya Project Coordination Committee (PCC) yaitu Komponen Coperative Mechanism yang bertujuan untuk mengkoordinasikan implementasi berbagai kegiatan proyek yang dilaksanakan dalam kerangka Coperative Mechanism.

Terakhir ada Aids to Navigation Fund (ANF) yakni Komponen Cooperative Mechanism yang bertujuan untuk menghimpun kontribusi dari user states dan stakeholder dalam mengelola dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di selat Malaka & Singapura.

Pertemuan itu dihadiri oleh delegasi-delegasi yang berasal dari tiga Negara Pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura, negara-negara pengguna, Intergovernmental Organization serta Non-Governmental Organization. (omy)